Pemerintah Republik Indonesia bergerak cepat menanggapi serangkaian kasus keracunan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak di seluruh negeri. Pada hari Minggu, 28 September 2025, sebuah rapat koordinasi lintas kementerian diadakan di Kementerian Kesehatan, Jakarta, untuk membahas penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan ini.
Rapat yang berlangsung selama hampir tiga jam ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu ini. Di antara para peserta rapat adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Selain itu, hadir pula Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq.
Menurut Zulkifli Hasan, rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan khusus yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Arahan tersebut diberikan setelah meluasnya kasus keracunan MBG, termasuk insiden yang terjadi di Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma pada Sabtu malam, 27 September 2025. “Kemarin, Bapak Presiden setibanya di Tanah Air langsung memimpin beberapa menteri untuk mengadakan rapat,” ujar Zulkifli Hasan dalam konferensi pers yang diadakan di Kementerian Kesehatan pada hari Minggu, 29 September 2025.
Dalam konferensi pers tersebut, Zulkifli Hasan memaparkan enam poin perbaikan yang telah disepakati dalam rapat koordinasi. Poin-poin tersebut dirancang untuk meningkatkan keamanan dan kualitas program MBG, serta mencegah terjadinya kasus keracunan di masa depan. Berikut adalah enam poin perbaikan tersebut:
-
Penutupan Sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bermasalah: Pemerintah akan menutup sementara SPPG yang terindikasi bermasalah selama masa evaluasi dan investigasi berlangsung. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab keracunan dan memastikan bahwa SPPG tersebut memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan.
-
Evaluasi Kedisiplinan, Kualitas, dan Kemampuan Juru Masak: Pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa juru masak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menyiapkan makanan yang aman dan bergizi.
-
Sterilisasi Peralatan Makan dan Peningkatan Sanitasi: SPPG diwajibkan untuk melakukan sterilisasi terhadap seluruh alat makan dan meningkatkan proses sanitasi, khususnya dalam hal kualitas dan alur limbah. Hal ini penting untuk mencegah kontaminasi makanan oleh bakteri dan virus.
-
Pengawasan Aktif oleh Semua Pihak: Presiden menginstruksikan agar semua Kementerian, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan program MBG ikut aktif dalam mengawasi program ini. Koordinasi dan kolaborasi antar lembaga sangat penting untuk memastikan keberhasilan program MBG.
-
Sertifikasi Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS): Pemerintah akan mewajibkan semua dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). Sertifikasi ini menunjukkan bahwa dapur tersebut telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan yang ditetapkan.
-
Keterlibatan Puskesmas dan UKS: Pemerintah akan memberdayakan puskesmas dan unit kesehatan sekolah (UKS) untuk ikut memantau SPPG secara rutin. Keterlibatan tenaga kesehatan diharapkan dapat membantu mendeteksi potensi masalah kesehatan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang.
Setelah memaparkan poin-poin perbaikan tersebut, Zulkifli Hasan langsung menutup konferensi pers. Pemerintah tidak membuka sesi tanya jawab dan para pejabat kompak meninggalkan lokasi tanpa menjawab pertanyaan dari reporter dan awak media yang hadir.
Kasus keracunan dalam program MBG telah menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Hingga pekan keempat September 2025, lebih dari 6000 siswa dilaporkan menjadi korban keracunan. Kasus teranyar sekaligus terbanyak terjadi di Kabupaten Bandung Barat, dengan jumlah korban mencapai 1.309 orang.
Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto, yang baru kembali dari menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, menyatakan akan segera memanggil jajaran Badan Gizi Nasional (BGN). Ia mengakui bahwa kasus keracunan MBG merupakan masalah besar dan masih ada kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut. Namun, ia mengingatkan agar kasus keracunan MBG tidak dipolitisasi.
“Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita, yang sering sulit makan. Mungkin kita-kita ini makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam,” ujar Prabowo. “Ini yang harus kita atasi, untuk memberi makan juta pasti ada hambatan rintangan. Ini kita atasi,” tambahnya. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan keamanan program MBG agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi anak-anak Indonesia.
