Polemik Pertemuan Prabowo-Jokowi di Kertanegara: Antara Politik Praktis dan Kepentingan Bangsa
Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada hari Sabtu menimbulkan berbagai spekulasi. Beberapa kalangan menilai pertemuan ini sebagai hal yang wajar, namun tak sedikit pula yang mengkritisi, menganggapnya kurang baik bagi iklim demokrasi di Indonesia.
Salah satu kritik datang dari pengamat politik, Yunarto Wijaya. Ia menduga bahwa pertemuan tersebut membahas isu-isu politik terkini, termasuk dinamika internal Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Yunarto menyoroti perpindahan beberapa tokoh dari Partai NasDem ke PSI, partai yang kini diketuai oleh Kaesang Pangarep. Dua nama yang disebut adalah Ahmad Ali dan Bestari Barus.
-
Yunarto melihat adanya pola yang berulang. Ia mengaitkan pertemuan Prabowo-Jokowi dengan momentum penting di PSI. “Kalau kita lihat peristiwa sekarang itu juga terjadi berapa hari setelah pelantikan pengurus PSI dan kita tidak tahu ada beberapa pengurus partai lain yang juga diambil, ikut PSI, ada Ahmad Ali, ada Bestari Barus dan orang tetap mengkaitkan PSI ini kan partai Jokowi,” ujarnya.
- Menurutnya, pertemuan serupa pernah terjadi pada bulan Juli lalu, bertepatan dengan kongres PSI. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Jokowi masih memiliki pengaruh kuat dalam konstelasi politik, termasuk dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo.
Kritik Terhadap Substansi Pembicaraan
Yunarto mengkritik pertemuan ini karena ia menduga substansi pembicaraan hanya berkutat pada hal-hal politis, alih-alih membahas isu-isu strategis yang menyangkut kepentingan bangsa. Ia berharap pertemuan antara presiden dan mantan presiden membahas hal-hal yang lebih substansial dan memberikan masukan yang konstruktif.
-
“Tapi apakah ini baik untuk demokrasi? Menurut saya nggak juga. Saya berharap sebetulnya pertemuan presiden dan mantan presiden levelnya beda,” tegasnya.
-
“Harusnya berbicara mengenai hal-hal kebangsaan, berbicara betul-betul mengenai masukan-masukan terkait dengan hal-hal yang sifatnya lebih besar, bukan soal politik praktis,” imbuhnya.
Yunarto memprediksi bahwa jika ditanya mengenai isi pertemuan tersebut, baik Prabowo maupun Jokowi akan memberikan jawaban yang normatif dan tidak mengungkap detail yang sebenarnya.
Inisiatif Pertemuan: Siapa di Balik Layar?
Yunarto menduga bahwa inisiatif pertemuan ini berasal dari Jokowi. Namun, ia juga membuka kemungkinan lain, yaitu sebagai kunjungan balasan atas kunjungan Prabowo ke kediaman Jokowi di Solo pada bulan Juli 2025 lalu. Kunjungan Prabowo saat itu juga bertepatan dengan Kongres PSI, di mana Prabowo bahkan memberikan sambutan pada acara penutupan.
- “Kalau kita lihat, ya tidak mungkin Pak Jokowi yang menginisiasi (pertemuan). Walaupun bisa dilihat juga dalam konteks positif, bahwa ini kunjungan balasan setelah bulan Juli 2025 kemarin, memang Pak Prabowo yang dalam Kongres PSI mengunjungi Pak Jokowi,” jelasnya.
Durasi Pertemuan dan Agenda Setelahnya
Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, membenarkan adanya pertemuan antara Prabowo dan Jokowi di Kertanegara. Ia menyebutkan bahwa pertemuan tersebut berlangsung selama dua jam, dari pukul 13.00 WIB hingga 15.00 WIB. Namun, Syarif tidak memberikan keterangan mengenai apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut.
Setelah pertemuan, Prabowo memanggil dua menterinya, yaitu Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto.
-
Sjafrie, yang sempat terlihat keluar dari kediaman Prabowo pada sore hari, enggan memberikan komentar kepada wartawan mengenai isi pertemuannya. Ia langsung bergegas menuju mobil dinasnya.
-
Secara terpisah, Sjafrie mengakui adanya pertemuan antara Prabowo dan Jokowi. Namun, ia juga tidak merinci maksud dan isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut. “Ya sebelumnya (pertemuan Presiden Prabowo dengan Jokowi),” ujarnya singkat.
Mengurai Makna di Balik Pertemuan
Pertemuan Prabowo-Jokowi ini memicu berbagai interpretasi dan spekulasi. Sebagian pihak melihatnya sebagai upaya membangun komunikasi dan sinergi antara pemimpin negara saat ini dan sebelumnya. Sementara itu, pihak lain mengkhawatirkan adanya agenda politik tersembunyi yang dapat mengganggu independensi dan soliditas pemerintahan.
Penting bagi masyarakat untuk mencermati perkembangan politik dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai narasi yang beredar. Keterbukaan dan akuntabilitas dari para pemimpin negara menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan membangun demokrasi yang sehat. Isi pembicaraan yang disembunyikan dan hanya diketahui oleh kalangan terbatas bisa menjadi preseden buruk bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.
Masyarakat berharap agar pertemuan-pertemuan semacam ini benar-benar dimanfaatkan untuk membahas isu-isu krusial yang dihadapi bangsa, seperti masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Dengan demikian, pertemuan tersebut dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Menjaga Demokrasi yang Sehat
Peran serta masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan sangat penting. Masyarakat harus berani mengkritisi kebijakan yang tidak pro-rakyat dan memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah. Media massa juga memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang akurat dan berimbang kepada publik.
Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan media massa, diharapkan demokrasi di Indonesia dapat semakin matang dan berkualitas. Pertemuan antara para pemimpin negara harus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil dan makmur.
