BERITA KBB – Pengakuan resmi Inggris atas negara Palestina untuk pertama kalinya sejak lebih dari seabad lalu menandai pergeseran besar dalam dinamika politik internasional.
Kendati demikian, keputusan yang disambut banyak pihak sebagai langkah menuju solusi damai itu justru memicu reaksi keras dari dua menteri kontroversial Israel yang kembali menghidupkan wacana aneksasi atau pencaplokan wilayah Tepi Barat.
Sebelumnya diketahui, keputusan Inggris diumumkan oleh Perdana Menteri (PM) Britania Raya, Keir Starmer
“Langkah ini diambil untuk menjaga tetap hidup kemungkinan perdamaian dan solusi dua negara, di tengah memburuknya kondisi di Gaza,” tegas Starmer melalui pernyataan video yang dikutip dari Al-Jazeera, pada Minggu, 21 September 2025.
Dalam pernyataannya, Starmer menegaskan, langkah Inggris bukan berdiri sendiri, dengan tiga negara sekutu lainnya, yakni Kanada, Australia, dan Portugal, juga mengumumkan pengakuan serupa sehari sebelumnya.
Hal tersebut, bahkan telah menambah daftar lebih dari 140 negara yang sejak lama mendukung kedaulatan Palestina.
Meski begitu, dari pihak Israel, keputusan itu dianggap sebagai ancaman. Hal itu diutarakan oleh salah satu tokoh kontroversial sekaligus Menteri Keamanan Israel, Itamar Ben Gvir.
Reaksi Keras Menteri Keamanan Israel
Secara terpisah, Ben Gvir menyoroti terkait pengakuan oleh Inggris, Kanada, dan Australia atas negara Palestina yang dinilai perlu disikapi dengan tindakan balasan oleh pihaknya.
“Penerapan kedaulatan yang cepat di Yudea dan Samaria, dan pembubaran sepenuhnya Otoritas Palestina,” ujar Ben Gvir dalam pernyataannya yang dilansir dari AFP, pada Senin, 22 September 2025.
Selain itu, Ben Gvir mengakui pihaknya akan mengajukan proposal aneksasi dalam rapat kabinet Israel pada waktu mendatang.
Menkeu Israel: Mandat Inggris Selesai
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich menyampaikan nada serupa seperti Ben Gvir.
Smotrich menolak keterlibatan negara lain dalam menentukan arah kebijakan Israel.
“Masa-masa ketika Inggris dan negara-negara lainnya menentukan masa depan kita telah berakhir,” terangnya dalam laporan yang sama.
“Mandat telah berakhir, dan satu-satunya respons terhadap langkah anti-Israel adalah kedaulatan atas tanah air bersejarah orang-orang Yahudi di Yudea dan Samaria,” imbuh Smotrich.
Smotrich juga mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar segera bertindak.
“Bapak Perdana Menteri, waktunya sekarang dan ada di tangan Anda,” tegasnya.
Netanyahu menyatakan bahwa negara Palestina tidak akan terwujud.
Dalam kesempatan yang lain, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa pengakuan tersebut justru dipandang sebagai “hadiah besar bagi terorisme”.
“Negara Palestina tidak akan didirikan di sebelah barat Sungai Yordan,” ungkap Netanyahu sebagaimana dilaporan AFP, pada Senin, 22 September 2025.
Netanyahu lalu memastikan, Israel akan melawan upaya pengakuan kemerdekaan Palestina itu di forum PBB pekan depan.
“Kita juga perlu berjuang, baik di PBB maupun di semua arena lainnya, melawan propaganda palsu yang ditujukan kepada kita,” sebutnya.
“Komunitas internasional akan mendengar dari kita tentang masalah ini dalam beberapa hari mendatang,” sambung Netanyahu.
Palestina: Sebuah Asa Menuju Kemerdekaan
Sementara itu, Palestina mengapresiasi dukungan dari banyak negara yang berjuang untuk kemerdekaannya melalui forum internasional.
Menteri Luar Negeri dari Pemerintah Otonomi Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, menganggap pernyataan itu adalah sebuah sinyal krusial.
“Yang terpenting, ini adalah secercah harapan bagi warga Palestina, harapan akan sebuah negara yang merdeka, bebas, dan berdaulat,” ujarnya dalam jumpa pers di Ramallah, seperti dilansir dari Al-Jazeera, pada hari Senin, 22 September 2025.
Aghabekian lebih jauh berpendapat bahwa tindakan Israel merupakan serangan terstruktur terhadap nilai-nilai kemanusiaan, yang bertujuan untuk melenyapkan rakyat Palestina, warisan budaya mereka, dan harapan mereka di masa depan.
Sampai saat ini, sebagian masyarakat dunia masih menunggu bagaimana kemerdekaan Palestina akan terwujud, sebuah harapan perdamaian yang disuarakan oleh ratusan negara.
