Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Serang dengan Agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Serang dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD 2026 dilakukan pada Rabu, 1 Oktober 2025. Dalam rapat tersebut, beberapa fraksi DPRD Kabupaten Serang menyoroti masalah belanja operasional yang akan dianggarkan untuk tahun 2026.
Besaran belanja operasional pada APBD 2026 direncanakan lebih besar dari belanja modal. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Serang, Ahmad Muhibbin, menyampaikan bahwa mengenai belanja operasional atau belanja birokrasi yang tinggi, pihaknya akan melakukan evaluasi secara bersama-sama. Hal ini akan menjadi catatan kritis dari Fraksi Gerindra dan pihaknya akan menunggu penjelasan dari TAPD serta OPD terkait postur anggaran yang disampaikan.
Disinggung apakah masih bisa ditekan angka belanja operasional tersebut, Muhibbin menjelaskan bahwa apabila dilihat masih ada beberapa hal yang bisa diefisiensikan. Intinya semua tergantung dalam menyusun rancangan supaya dibuat sepenuh hati. “Intinya kalau saya meminjam istilah Pramoedya Ananta Tur, kita harus adil dari dalam pemikiran, kalau kita sudah adil dalam pemikiran, insyaallah kebijakan dan juga perbuatan kita akan adil,” ujarnya.
Oleh karena itu sebagai penyelenggara pemerintah daerah, DPRD, bupati dan seluruh OPD harus mempertimbangkan aspek integritas dan juga moral untuk menyusun rancangan-rancangan agar menjadi sebuah keputusan yang bisa berdampak manfaat dan nyata untuk masyarakat. “Intinya kita sebagai penyelenggara pemerintah daerah harus jujur lah,” katanya.
Ia sepakat bahwa belanja infrastruktur agar diarahkan untuk kebutuhan masyarakat. Misalkan kaitan petani butuh irigasi, kemudian akses layanan kesehatan lebih baik, dan infrastruktur pendidikan yang jadi perhatian utama. “Intinya kita fokus terhadap pencapaian target standar pelayanan minimum (SPM) ya pendidikan, kesehatan, infrastruktur tapi infrastruktur ini yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” ucapnya.
Sebab kata dia, karena persoalan fiskal ada penurunan dan jadi masalah pendapatan saat ini, maka Pemkab harus melakukan pencermatan mana dulu yang diprioritaskan. “Tentunya prioritas kita arahkan untuk bagaimana yang kemudian bisa menyelamatkan ekonomi rakyat dan kebutuhan-kebutuhan rakyat yang nyata,” katanya.
Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada DPRD atas pandangan umum yang telah disampaikan seluruh fraksi DPRD. Pandangan umum itu lebih banyak menyoroti tentang belanja operasional. “Perlu rekan-rekan media ketahui bahwa belanja operasional itu memang pasti akan besar anggarannya karena di dalamnya itu terkait dengan anggaran untuk para ASN, kemudian juga pegawai tenaga kesehatan P3K, juga tunjangan-tunjangan untuk kader Posyandu, PAUD, Insentif guru madrasah dan semuanya. Jadi kalau nominalnya besar itu pasti,” ujarnya.
Kemudian kedepan kata dia, pihaknya sudah pastikan bahwa anggaran tersebut semua berpihak pada rakyat dan tidak berpihak pada siapapun. Kedepan hal itu akan dibahas kembali dengan Badan Anggaran DPRD dan TAPD, sehingga akan terjadi sinkronisasi yang terbaik bagi kebutuhan masyarakat.
Disinggung soal PAD yang diminta untuk digenjot, ia mengatakan sebelumnya telah melakukan evaluasi PBB-P2. Kemudian telah berkoordinasi dengan DPMPTSP terkait perizinan investasi, juga dengan permukiman. Tujuannya untuk mengetahui, barangkali ada banyak perusahaan yang sebelumnya izinnya hanya 1 hektare kemudian melakukan pelebaran dan tidak ada konfirmasi ulang. ” Itu akan merugikan kami di Kabupaten Serang. Maka dari itu saya minta ke Bapenda untuk mapping kembali sehingga tidak terjadi kebocoran-kebocoran untuk pendapatan asli daerah,” tuturnya.
