Seorang tokoh senior Hamas menyampaikan pernyataan penting mengenai potensi pertukaran tahanan dengan Israel, yang diperkirakan dapat dimulai pada hari Senin, 13 Oktober 2025. Pernyataan ini didasarkan pada kesepakatan gencatan senjata yang sedang berlangsung di Gaza.
Mousa Abu Marzouk, dalam sebuah wawancara yang disiarkan televisi, menjelaskan bahwa Hamas tidak memiliki niat untuk melakukan militerisasi atau merayakan proses penyerahan tawanan secara terbuka. Hal ini menunjukkan pendekatan yang lebih tenang dan terfokus pada pelaksanaan kesepakatan.
Fase awal dari perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku pada hari Jumat pukul 12.00 siang waktu setempat. Kesepakatan ini merupakan hasil dari proposal perdamaian Gaza yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Rincian Kesepakatan Pertukaran Tahanan:
- Pembebasan Tahanan Israel: Sesuai dengan dokumen perjanjian yang dipublikasikan oleh lembaga penyiaran publik Israel, Hamas akan membebaskan tawanan Israel yang masih hidup dalam waktu 72 jam setelah Israel meratifikasi kesepakatan tersebut.
- Informasi Tawanan yang Meninggal: Hamas juga berkewajiban untuk memberikan semua informasi yang dimilikinya mengenai tawanan Israel yang telah meninggal kepada mekanisme bersama. Mekanisme ini akan melibatkan partisipasi dari Turki, Qatar, Mesir, dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC).
Jumlah Tahanan dan Kondisi Mereka:
- Tahanan Israel di Gaza: Perkiraan dari pihak Israel menunjukkan bahwa masih ada 48 tawanan Israel di Gaza, termasuk 20 orang yang diyakini masih hidup.
- Tahanan Palestina di Israel: Sementara itu, lebih dari 11.100 warga Palestina ditahan di penjara-penjara Israel. Laporan dari media serta organisasi hak asasi manusia Palestina dan Israel menyebutkan bahwa para tahanan ini mengalami penyiksaan, kelaparan, dan pengabaian medis, yang menyebabkan banyak di antara mereka meninggal dunia.
Abu Marzouk menekankan bahwa Hamas memiliki sejumlah kartu negosiasi yang signifikan. “Berkas tawanan adalah salah satu dalih yang digunakan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membenarkan berlanjutnya perang di Gaza,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kelompoknya bekerja sama dengan para mediator untuk mengatasi berbagai hambatan dan mengamankan pembebasan para pemimpin Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.
Garis Penarikan Pasukan Israel:
Abu Marzouk menyoroti bahwa meskipun tentara Israel telah mundur ke “garis kuning,” mereka masih menguasai 53 persen wilayah Jalur Gaza. “Garis penarikan yang ditetapkan oleh pendudukan tidak akurat dan dibuat secara sewenang-wenang,” tegasnya. Ia menegaskan bahwa Hamas tidak akan menerima kehadiran Israel di masa mendatang di wilayah-wilayah yang saat ini dikuasainya.
Kehadiran Pasukan AS:
Abu Marzouk mengungkapkan bahwa Amerika Serikat telah mengirimkan pasukan untuk memantau pelaksanaan gencatan senjata. “Pasukan ini tidak akan ditempatkan di Gaza, melainkan di Israel,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa tahap selanjutnya dari kesepakatan akan berfokus pada “proyek nasional” dan diskusi mengenai potensi pengerahan pasukan penjaga perdamaian di Gaza dan Tepi Barat.
Seruan untuk Persatuan Palestina:
Abu Marzouk mendesak Otoritas Palestina untuk mengadakan pertemuan nasional yang komprehensif guna mencapai konsensus mengenai isu-isu nasional utama. Ia menekankan bahwa persatuan adalah satu-satunya jalan keluar dari krisis Palestina yang berkepanjangan. Ia menyatakan bahwa Hamas menerima rencana gencatan senjata Trump “untuk melindungi kepentingan tertinggi rakyat Palestina.”
Proses Pengambilan Keputusan Kolektif:
“Hamas tidak akan memutuskan nasib rakyat Palestina sendirian — ini adalah keputusan kolektif dan nasional yang membutuhkan konsensus penuh,” tegas Abu Marzouk.
Rencana Perdamaian Trump:
Donald Trump mengumumkan pada hari Rabu bahwa Israel dan Hamas telah menyetujui tahap pertama dari rencana 20 poin yang ia susun pada tanggal 29 September. Rencana ini bertujuan untuk membawa gencatan senjata ke Gaza, membebaskan semua tawanan Israel yang ditahan di sana dengan imbalan sekitar 2.000 tahanan Palestina, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari seluruh Jalur Gaza.
Tahap Selanjutnya dari Rencana Perdamaian:
Tahap kedua dari rencana tersebut menyerukan beberapa poin penting, termasuk:
- Pembentukan mekanisme pemerintahan baru di Gaza tanpa partisipasi Hamas.
- Pembentukan pasukan keamanan yang terdiri dari warga Palestina dan pasukan dari negara-negara Arab dan Islam.
- Pelucutan senjata Hamas.
Dampak Konflik di Gaza:
Sejak Oktober 2023, serangan Israel telah menyebabkan dampak yang sangat besar di Gaza. Hampir 67.200 warga Palestina di daerah kantong tersebut tewas, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak. Serangan tersebut juga membuat wilayah tersebut tidak dapat dihuni.
