Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tak terduga dengan mengembalikan dana sebesar Rp70 triliun kepada pemerintah. Dana ini sedianya dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025, namun diperkirakan tidak akan terserap sepenuhnya hingga akhir tahun.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan keputusan ini dalam sebuah pernyataan resmi di Bogor. Menurutnya, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun ditambah dana cadangan Rp100 triliun, sehingga totalnya mencapai Rp171 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp99 triliun berhasil diserap, sementara sisanya sebesar Rp70 triliun dikembalikan ke pemerintah.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga efisiensi anggaran negara. Dana yang dikembalikan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal pada tahun berikutnya.
Kendala Penyerapan Dana
Meskipun alokasi anggaran untuk program MBG sangat besar, penyerapan dana di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu penyebabnya adalah proses pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau yang lebih dikenal sebagai dapur umum MBG, yang masih dalam tahap konstruksi dan verifikasi administrasi.
Dadan Hindayana menjelaskan bahwa beberapa proyek membutuhkan waktu lebih lama karena harus melalui proses tender, konstruksi, dan validasi data penerima manfaat. Proses ini dinilai penting untuk memastikan transparansi, akurasi data, dan kualitas layanan bagi seluruh penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Lonjakan Anggaran MBG Tahun 2026
Meskipun terjadi pengembalian anggaran sebesar Rp70 triliun, alokasi anggaran untuk program MBG tahun 2026 justru mengalami peningkatan yang signifikan. BGN diproyeksikan akan menerima anggaran sebesar Rp268 triliun, menjadikannya lembaga dengan anggaran terbesar di kabinet. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sebesar Rp67 triliun, sehingga total dukungan untuk program MBG mencapai Rp335 triliun.
Dengan anggaran sebesar ini, BGN menargetkan program MBG dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Dana yang akan disalurkan setiap harinya diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun, sebuah angka yang setara dengan anggaran tahunan beberapa kementerian lainnya.
Dadan Hindayana menegaskan bahwa angka ini mencerminkan skala besar program MBG. Program ini tidak hanya bertujuan untuk menyalurkan makanan bergizi, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan, pemerataan, dan ketepatan sasaran.
Peran SDM dan Infrastruktur dalam Keberhasilan MBG
Keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran. Sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur juga memegang peranan penting. Pemerintah telah menugaskan lulusan Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) sebagai tenaga pelaksana di lapangan. Mereka akan memimpin SPPG di seluruh Indonesia, memastikan distribusi makanan bergizi berjalan dengan lancar.
Dadan Hindayana menekankan bahwa setiap SPPG akan dipimpin oleh lulusan SPPI, memastikan tidak ada satu pun unit yang tidak memiliki pemimpin.
Dari segi infrastruktur, pembangunan gedung SPPG awalnya sepenuhnya didanai oleh APBN. Namun, karena keterbatasan waktu dan mekanisme tender yang lambat, pemerintah membuka peluang kemitraan dengan pihak swasta, BUMN, dan organisasi masyarakat.
Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan SPPG dan penyaluran bantuan, sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaat dari program MBG.
Target dan Capaian Pembangunan SPPG
BGN menargetkan pembangunan 30 ribu unit SPPG dengan total biaya sekitar Rp60 triliun. Dari alokasi sebesar Rp6 triliun pada tahun ini untuk pembangunan 1.542 unit, realisasi awal sempat mengalami penundaan karena proses tender. Namun, berkat dukungan dari mitra, saat ini sudah terdapat 11.504 SPPG yang aktif di berbagai wilayah.
Hingga saat ini, portal BGN mencatat 30 ribu mitra yang terdaftar, dengan 11.504 mitra telah lolos verifikasi. Sisanya masih dalam tahap seleksi. Target akhir tahun adalah mendirikan 25.400 SPPG di wilayah perkotaan dan aglomerasi, serta 6.000 unit lainnya di daerah terpencil.
Dadan Hindayana menegaskan bahwa program ini merupakan inovasi pertama di Indonesia dan bahkan di dunia, di mana pemerintah bekerja sama dengan mitra strategis untuk mempercepat implementasi program MBG.
Transparansi dan Akuntabilitas
Meskipun penyerapan anggaran MBG tahun 2025 belum optimal, pemerintah melalui BGN tetap berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Pengembalian dana sebesar Rp70 triliun bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah langkah strategis agar dana tersebut dapat digunakan secara lebih efektif pada tahun berikutnya.
Dengan dukungan SDM yang terlatih, mitra strategis, dan infrastruktur yang terus dikembangkan, program MBG diproyeksikan akan menjangkau seluruh penerima manfaat pada tahun 2026 secara lebih merata dan cepat.
Berikut adalah poin-poin penting terkait program MBG:
- Tujuan Utama: Meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, melalui penyediaan makanan bergizi gratis.
- Target Penerima Manfaat: 82,9 juta orang di seluruh Indonesia.
- Anggaran Tahun 2026: Rp335 triliun (termasuk dana cadangan).
- Jumlah SPPG yang Ditargetkan: 30 ribu unit.
- Mitra Strategis: Swasta, BUMN, dan organisasi masyarakat.
Tantangan dan Harapan
Program MBG merupakan sebuah inisiatif besar dengan potensi dampak yang signifikan. Namun, implementasinya juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk kendala penyerapan anggaran, koordinasi antar pihak terkait, dan pemantauan kualitas makanan yang disediakan.
Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, dukungan dari berbagai pihak, dan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, diharapkan program MBG dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia.
