Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya memperkuat tata kelola dan integritas di berbagai sektor, termasuk sektor jasa keuangan dan lingkungan kampus. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, menyampaikan hal ini dalam serangkaian kegiatan Roadshow Governansi di Bandung. Acara ini diselenggarakan di Gedung Sate dan Telkom University, Senin lalu, dengan tujuan untuk menyebarkan kesadaran tentang pentingnya integritas dan tata kelola yang baik. Acara di Gedung Sate dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta ratusan peserta dari industri jasa keuangan yang berasal dari Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya.
Integritas Sebagai Fondasi Ekonomi Berkelanjutan
Dalam kesempatan tersebut, Sophia Wattimena menekankan bahwa integritas merupakan fondasi utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tanpa integritas, sektor jasa keuangan akan rentan terhadap praktik-praktik yang merugikan, seperti korupsi dan penipuan, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
“Kami mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk bisa menjalankan integritas dengan baik khususnya di sektor jasa keuangan supaya kita bisa memfasilitasi dan memberikan kerjasama yang baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mendukung sektor jasa keuangan yang berintegritas dan sehat,” ujar Sophia.
Untuk memperkuat integritas di sektor jasa keuangan, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 12 Tahun 2024 tentang penerapan strategi anti-fraud bagi lembaga jasa keuangan. POJK ini berlaku untuk semua sektor di lembaga jasa keuangan, dan bertujuan untuk mencegah serta mendeteksi potensi kecurangan yang dapat merugikan konsumen dan industri secara keseluruhan.
Dukungan Transparansi Anggaran dari Pemerintah Daerah
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam kesempatan yang sama, menyatakan dukungannya terhadap upaya OJK dalam menegakkan tata kelola dan integritas di berbagai bidang. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, karena anggaran publik pada dasarnya adalah milik masyarakat dan harus dapat diakses serta diawasi bersama.
“Maka itu saya mulai yang disebut dengan transparansi, akuntabilitas publik Di Pemprov Jabar. Saya menjelaskan seluruh digit anggaran itu kepada publik secara nyata. Publik bisa melihat lalu lintas keuangannya karena ini adalah prinsip, ini prinsip akuntabilitas. Nggak bisa lagi keuangan negara ada ruang gelap,” kata Dedi Mulyadi.
Kehadiran Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, dan Plt. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi, Aminudin, dalam kegiatan tersebut, semakin menegaskan komitmen bersama untuk menciptakan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi yang efektif dan terintegrasi.
Kampanye Integritas di Lingkungan Kampus
Selain menyasar sektor jasa keuangan, OJK juga berupaya menanamkan nilai-nilai integritas di kalangan generasi muda melalui kegiatan Student Integrity Campaign (In Camp) di Telkom University Bandung. Sophia Wattimena menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini, karena hal ini akan membentuk karakter dan moralitas generasi muda yang akan menjadi pemimpin masa depan.
Sophia mengatakan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan oleh Deloitte dan IDN Research Institute, generasi Z dan Milenial menaruh perhatian yang cukup tinggi terhadap isu tata kelola sosial politik. Hampir 40 persen dari generasi Z dan Milenial bahkan memilih untuk menolak tawaran pekerjaan jika tidak sesuai dengan etika atau keyakinan pribadi mereka.
“Ini merupakan concern yang baik karena apa? Karena hal ini menunjukan mahasiswa merupakan bibit untuk menegakkan dan menjaga integritas. Jadi itu sudah merupakan sikap hidup yang sangat baik sekali,” kata Sophia.
Berikut adalah poin-poin penting yang ditekankan dalam kampanye integritas di lingkungan kampus:
- Pentingnya Tata Kelola Risiko: Mahasiswa perlu memahami pentingnya tata kelola risiko di sektor jasa keuangan, serta langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh OJK untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan konsumen.
- OJK telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk memperkuat ketahanan digital dan manajemen risiko teknologi informasi, diantaranya adalah pedoman kode etik dan tata kelola AI yang menekankan prinsip akuntabilitas, keandalan, pengawasan manusia untuk memastikan penerapan AI itu bertanggung jawab dan transparan.
- Etika dan Moralitas: Menanamkan nilai-nilai etika dan moralitas yang kuat sejak dini akan membantu mahasiswa untuk membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab di masa depan.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan organisasi akan membantu mahasiswa untuk menjadi pemimpin yang jujur dan dapat dipercaya.
- Peran Generasi Muda: Generasi muda memiliki peran penting dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Dengan menanamkan nilai-nilai integritas, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang positif dan berkontribusi pada pembangunan bangsa.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Rektor Telkom University, Prof. Dr. Suyanto, Komite Etik Level Governance OJK, Prof. Niki Lukviarman, serta Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman.
Prof. Dr. Suyanto mengapresiasi pelaksanaan kegiatan In Camp di Telkom University serta mendorong kolaborasi yang mencerminkan semangat continuous improvement dalam mendukung agenda nasional pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola yang baik.
Melalui kampanye ini, OJK menegaskan komitmennya untuk tidak hanya mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor jasa keuangan, tetapi juga berperan aktif dalam membangun ekosistem integritas nasional. Dengan membekali mahasiswa pemahaman mendalam tentang tata kelola, etika, dan risiko di sektor keuangan, OJK berharap dapat mencetak pemimpin masa depan yang berintegritas dan siap berkontribusi mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.
