Wakil Ketua Komite II DPD RI, La Ode Umar Bonte, menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah tegas Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam menindak perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi di luar koridor hukum dan merugikan negara.
Menurut Umar Bonte, pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) oleh Presiden Prabowo Subianto adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pertambangan di Indonesia. Ia menilai bahwa kinerja Satgas PKH, di bawah arahan langsung Presiden, telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam menertibkan sektor pertambangan di berbagai daerah.
“Saya bersyukur bahwa program Bapak Presiden, dalam hal ini Satgas PKH, berjalan dengan baik. Beberapa waktu lalu, sejumlah lokasi pertambangan telah ditutup dan diperiksa. Saya juga mendapat informasi dari kementerian terkait bahwa Satgas ini telah bekerja di Sulawesi Tenggara,” ujar Umar Bonte pada Jumat, 17 Oktober 2025.
Langkah-langkah penyegelan perusahaan tambang di Bombana, Kolaka, dan Kolaka Utara, serta penggeledahan oleh tim Jampidsus Kejaksaan Agung di Dinas Kehutanan (Dishut) Sultra pada Kamis, 16 Oktober 2025, semakin menegaskan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum di sektor sumber daya alam.
Senator asal Sulawesi Tenggara itu menambahkan bahwa penggeledahan dan penyitaan berkas-berkas tambang merupakan fase penting dalam mengungkap dugaan pelanggaran yang selama ini merugikan negara.
Penegakan Hukum yang Konkret
Umar Bonte mengingatkan agar kinerja Satgas PKH tidak berhenti pada tahap administratif semata. Menurutnya, keberhasilan Satgas baru dapat diukur jika penyegelan tambang diikuti dengan langkah hukum yang konkret.
“Penyegelan itu harus disusul dengan penegakan hukum. Kalau hanya menyegel untuk sekadar memamerkan penyegelan, tanpa proses hukum, itu bukanlah sebuah prestasi. Prestasi yang kita tunggu adalah penyegelan yang dilanjutkan dengan proses hukum dan pengejaran terhadap kerugian negara,” tegasnya.
Sebagai anggota DPD RI, Umar Bonte menyatakan akan turut memantau langsung perkembangan di lapangan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Komite II. Ia menekankan bahwa permasalahan tambang di Sulawesi Tenggara bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan juga tanggung jawab Presiden dalam menyelamatkan aset negara dan hak-hak rakyat.
“Saya sangat yakin Bapak Presiden bisa menyelesaikan ini. Kami di Komite II DPD RI benar-benar ikut memberikan dorongan dan dukungan penuh terhadap kinerja Satgas PKH di Sultra,” ujar mantan Ketua KNPI Sultra itu.
Umar Bonte mengajak masyarakat untuk bersabar menunggu hasil kerja Satgas, sambil terus memberikan perhatian dan tekanan moral agar tim tersebut bekerja secara tuntas. Ia optimis bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, pemerintah akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat dalam praktik ilegal pertambangan.
“Bapak Presiden sudah menyampaikan secara langsung saat perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, di tengah-tengah seluruh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bahwa tidak ada ampun kepada seluruh orang-orang yang membackup lahan dan tambang-tambang ilegal,” pungkasnya.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Penertiban sektor pertambangan ilegal merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan komitmen dan koordinasi dari berbagai pihak. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi Satgas PKH antara lain:
-
Identifikasi dan Penegakan Hukum: Mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara ilegal dan membawa mereka ke pengadilan membutuhkan investigasi yang mendalam dan bukti yang kuat.
-
Koordinasi Antar Lembaga: Penertiban pertambangan ilegal melibatkan berbagai lembaga pemerintah, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kejaksaan Agung, dan kepolisian. Koordinasi yang efektif sangat penting untuk memastikan kelancaran operasi.
-
Perlawanan dari Pihak-Pihak yang Terlibat: Praktik pertambangan ilegal seringkali melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Satgas PKH mungkin menghadapi perlawanan dari pihak-pihak ini.
Meskipun demikian, dengan dukungan penuh dari Presiden dan komitmen dari berbagai pihak, Umar Bonte yakin bahwa Satgas PKH akan mampu menertibkan sektor pertambangan ilegal dan mengembalikan kerugian negara. Keberhasilan Satgas PKH tidak hanya akan meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga akan melindungi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
