,JAKARTA – Pada awal Oktober 2025, kita mendengar kabar bahwa Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberlakukan penutupan atau dikenal dengan *government*mematikansebagai dampak belum disetujuinya usulan anggaran oleh parlemen.
Sebagai konsekuensi, pemerintah AS merasionalisasi pekerja federalnya pada periode *government shutdown* tersebut. Dilansir dari NBC News, pemerintah AS telah merumahkan lebih dari 4.000 pegawai federal dari tujuh departemen, dengan porsi terbesar dari Departemen Keuangan dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.
Penutupan pemerintah yang berkepanjangan akan mendorong pemutusan hubungan kerja pegawai federal yang diprediksi terus meningkat. Hal ini secara langsung turut menambah akumulasi jumlah pengangguran yang pada akhirnya dapat menurunkan permintaan terhadap barang dan jasa. Berdasarkan data Biro Statistik Tenaga Kerja AS, tingkat pengangguran pada Agustus 2025 sebesar 4,3% (month-to-month/MtM), atau lebih tinggi dibandingkan bulan Juli 2025 yang hanya 4,2% (MtM).
Peningkatan jumlah pengangguran di AS akan berdampak pada peningkatan pesimisme masyarakat terkait kondisi keuangan dan dunia usaha. Hal ini terkonfirmasi dari Indeks Sentimen Konsumen yang dirilis oleh Universitas Michigan pada bulan Oktober 2025 sebesar 55, atau sedikit pesimis dibandingkan dengan September 2025 sebesar 55,1.
Konsumen yang pesimis akan mengurangi konsumsi dan meningkatkan tindakan berjaga-jaga, sehingga dalam jangka panjang berpotensi menurunkan konsumsi barang impor dari negara mitra, termasuk Indonesia.
Masyarakat yang pesimis terhadap kondisi perekonomian akan meningkatkan ekspektasi inflasi ke depan. Hal ini diperkuat dengan realisasi angka inflasi pada September 2025 tercatat 3% (year-on-year/YoY) tertinggi sejak Januari 2025, serta lebih tinggi dari inflasi Agustus 2025 sebesar 2,9% (YoY). Peningkatan tekanan inflasi di tengah kondisi ketenagakerjaan yang masih lemah akan menimbulkan ketidakpastian terhadap probabilitas penurunan suku bunga The Fed.
Ketidakpastian sikap kebijakan The Fed akan memicu gejolak di pasar keuangan global, mendorong terjadinya pelarian modal, dan pada akhirnya memberikan tekanan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara.
Di tengah perlambatan ekonomi global, AS mengenakan tarif tambahan kepada sektor padat karya dan modal. Dikutip dari siaran pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia Oktober 2025, AS kembali mengenakan tambahan tarif kepada sektor farmasi, furnitur, dan otomotif sejak 1 Oktober 2025, serta mengumumkan rencana pengenaan tarif tambahan sebesar 100% terhadap produk asal Tiongkok.
Oleh karena itu, kebijakan *government shutdown* akan makin menghambat dilakukannya negosiasi ulang tarif impor AS sehingga berisiko terhadap penurunan kinerja perdagangan global secara berkepanjangan.
STRATEGI MITIGASI
Fenomena kebijakan *government shutdown* dan pengenaan tambahan tarif sektor mebel harus direspons secara cermat, karena penurunan kinerja industri padat karya dapat memicu meningkatnya pengangguran.
Salah satu strategi antisipasi yang dapat ditempuh dalam jangka pendek salah satunya diversifikasi pasar ke negara yang potensial meningkatkan volume perdagangannya dengan Indonesia, misalnya Afrika.
Hal ini didukung oleh data Indonesia Eximbank yang mencatat pertumbuhan ekspor Indonesia ke Afrika mengalami trend peningkatan dengan pertumbuhan tahunan gabungan mencapai 9,47% dalam lima tahun terakhir.
Selanjutnya, diversifikasi pasar perlu didukung digitalisasi UMKM siap ekspor produk unggulan nasional antara lain fesyen, furnitur, dan makanan olahan. Eksistensi UMKM digital akan mengakselerasi perolehan pasar baru karena pemasaran digital bersifat borderless. Hal ini terkonfirmasi dari penelitian Indef tahun 2024 yang menyatakan bahwa rata-rata omzet UMKM Digital mengalami peningkatan hingga 50% tiap tahun dan mampu menambah jumlah tenaga kerja.
Dalam jangka menengah, perlu dikembangkan sektor pariwisata berbasis komunitas untuk menyerap tenaga kerja secara inklusif. Sebagai contoh sukses yaitu Provinsi Bali, sektor pariwisata mampu menjaga pengangguran terbuka di level 1,58% pada Februari 2025 atau terendah nasional dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 5,95% pada triwulan II/2025 berdasarkan data Badan Pusat Statistik.
Keberhasilan Bali dapat menjadi role model daerah lain untuk menurunkan pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai upaya pengembangan sektor pariwisata dan UMKM, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong pembiayaan perbankan kepada sektor prioritas termasuk pariwisata.
Bank Indonesia mencatat, total insentif KLM mencapai Rp393 triliun pada minggu pertama Oktober 2025. Pada akhirnya, pengembangan pariwisata dan UMKM merupakan strategi untuk mendorong penyerapan tenaga kerja nasional di tengah kebijakan government shutdown dan ancaman kebijakan tarif resiprokal Amerika. Semoga!
