Pemerintah Tetap Pertahankan Konsep Program Makan Bergizi Gratis
Pemerintah menanggapi berbagai usulan mengenai perubahan konsep program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu usulan yang muncul adalah penggantian pemberian makanan dengan uang tunai langsung kepada orang tua siswa. Namun, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tetap mempertahankan konsep MBG yang sedang dijalankan saat ini.
Menurutnya, program MBG telah menerima banyak masukan dari berbagai pihak. Namun, Badan Gizi Nasional (BGN) akan memilih usulan terbaik yang dapat diterapkan secara efektif.
“Kalau ide dari dulu banyak ya. Tidak berarti ide ini tidak baik atau satu ide lebih baik dari yang lain. Tapi konsep yang sekarang dijalankan BGN itulah yang dianggap terbaik untuk saat ini,” jelas Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Jumat 19 September 2025.
Ia juga mengakui bahwa masih ada beberapa catatan dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki implementasi MBG.
“Bahwa masih ada catatan-catatan, ya betul kita akui. Dan akan kita terus berkomunikasikan untuk terus kita perbaiki,” tambahnya.
Sorotan DPR Terhadap Kasus Keracunan
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, menyampaikan kritik terkait kasus keracunan yang terjadi pada siswa penerima MBG. Ia menilai distribusi makanan yang dilakukan dari malam hingga siang hari rentan menimbulkan kontaminasi bakteri.
Charles mengusulkan agar program diganti dengan pemberian uang tunai langsung kepada orang tua siswa. Dengan begitu, orang tua bisa mempersiapkan makanan bergizi sesuai kebutuhan anak-anak mereka.
Selain Charles, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene juga meminta BGN memastikan menu makanan MBG sesuai dengan selera anak-anak. Hal ini dinilai penting untuk mencegah makanan tersisa karena tidak habis dimakan siswa.
“Ini menjadi catatan penting. Kita harus evaluasi dari waktu ke waktu berapa banyak makanan yang tidak termakan. Jangan sampai program ini tidak efektif hanya karena menu yang disajikan kurang sesuai dengan selera anak-anak di daerah tertentu,” ujar Felly setelah meninjau dapur MBG di Bali.
Evaluasi Menu dan Tantangan Implementasi
Felly menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga pada perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong bahan baku makanan MBG diprioritaskan dari hasil pertanian daerah setempat.
Di sisi lain, BGN melalui Badan Komunikasi Pemerintah menjelaskan bahwa menu MBG memang mengedepankan potensi lokal. Deputi Diseminasi dan Media Informasi Noudhy Valdryno contohkan wilayah pesisir cenderung menggunakan ikan sebagai bahan utama.
Namun, implementasi program MBG masih menghadapi berbagai kendala. Distribusi makanan sering terlambat hingga dua jam, bahkan sempat terjadi kasus keracunan masal di sejumlah daerah akibat pengelolaan makanan yang tidak higienis.
Selain itu, masalah pembayaran kepada mitra dapur dan relawan yang terlambat juga menjadi sorotan. Hal ini sempat membuat dapur umum terpaksa tutup dan mengganggu kelangsungan program.
Kualitas makanan juga dipertanyakan. Menu yang monoton dan kurang menarik membuat anak-anak enggan menghabiskan makanan mereka.
Beberapa daerah bahkan menolak program ini. Di Papua, misalnya, pelajar menuntut program pendidikan gratis dibandingkan MBG.
Dengan berbagai catatan tersebut, pemerintah menegaskan akan terus mengevaluasi MBG. Prasetyo menekankan konsep yang dijalankan saat ini tetap dipandang paling tepat.
