Menurutnya pidato Presiden Prabowo yang menawarkan 20.000 pasukan Indonesia untuk misi kedamaian tak sejalan dengan kebijakan dalam negeri.
“Pidato presiden di PBB menyebut kesetaraan, keadilan, perdamaian, dan menawarkan 20.000 pasukan Indonesia untuk misi penjaga perdamaian. Retorika yang terdengar mulia itu berbanding terbalik dengan kebijakan luar dan dalam negeri dalam isu yang diangkat,” kata Usman Hamid, Kamis (25/9/2025).
Menurutnya presiden tidak lantang menyebut yang terjadi di Palestina sebagai genosida.
PBB maupun lembaga HAM internasional seperti Amnesty International telah mengkonfirmasi terjadi genosida di Palestina yang dilakukan Israel.
“Penggunaan kata ‘Catastrophe’ oleh presiden untuk menjelaskan situasi Gaza berpotensi mengaburkan tanggung jawab Israel atas genosida. Penting bagi komunitas internasional, termasuk Indonesia, untuk mengakhiri genosida dan mengadili yang bertanggung jawab,” imbuhnya.
Usman mengatakan Indonesia semestinya mendesak Israel membongkar permukiman ilegal dan berhenti berdagang atau berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang berkontribusi terhadap genosida, apartheid, atau pendudukan ilegal Israel.
Hal itu kata dia, sejalan dengan Advisory Opinion ICJ Juli 2024, Indonesia harus menyerukan mengakhiri pendudukan militer Israel didasarkan pada fakta bahwa pendudukan tersebut merupakan akar penyebab pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan berkepanjangan terhadap warga Palestina di tangan otoritas Israel dan pilar sistem apartheid Israel.
“Di tingkat kebijakan nasional, Indonesia semestinya meneguhkan lagi komitmen untuk meratifikasi Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional. Ratifikasi ICC masuk dalam empat kali RANHAM sejak 1998, tapi hilang dalam RANHAM kelima di era pemerintahan Jokowi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Usman Hamid juga menilai pidato di PBB memang penting.
Tapi kredibilitas Indonesia di mata dunia tidak ditentukan oleh pidato yang menggebu dan kata-kata indah, tapi tindakan nyata.
“Apa yang dikatakan semestinya sesuai dengan apa yang dilakukan. Selain krisis Palestina, Indonesia perlu membuat terobosan dalam mengakhiri pelanggaran HAM yang berat terhadap Rohingya. Indonesia juga perlu memperbaiki kondisi HAM dalam negeri,” jelasnya.
Jangan sampai, ibarat gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang samudera tampak jelas.
“Presiden dengan lantang membicarakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penjajah. Begitu pun pelanggaran HAM yang terjadi di luar negeri seperti Palestina. Namun ironisnya diam dalam membicarakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara di Indonesia,” tandasnya.
Isi Pidato Prabowo dan Trump di Sidang PBB
Dalam pidatonya di Markas Besar PBB, New York, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya solidaritas global dan penolakan terhadap politik blok.
Ia menyatakan, “Indonesia percaya bahwa kerja sama antarbangsa adalah kunci untuk menghadapi tantangan umat manusia.”
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan prinsip nasionalisme dalam pidatonya dengan pernyataan, “The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots.”
Gaya retoris Trump dinilai lebih keras dan berfokus pada pencapaian domestik Amerika Serikat.
Meski gaya keduanya berbeda, Trump secara terbuka memuji pidato Prabowo.
Dalam pernyataan yang disampaikan usai sidang, Trump mengatakan, “You did a great job,” dan menyebut Prabowo sebagai pemimpin yang berani karena menyampaikan pidato dengan gebrakan meja yang tegas.
Sebagai informasi, Prabowo mendapat urutan ketiga dalam daftar pembicara Sidang Majelis Umum ke-80 PBB.
Pidatonya berlangsung di tengah sorotan dunia terhadap isu geopolitik, krisis kemanusiaan, dan ketegangan antarnegara.
