Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus terhadap kasus keracunan massal yang menimpa anak di berbagai daerah karena menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Prabowo langsung memimpin rapat setelah kembali dari rangkaian lawatan luar negeri di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
Prabowo diketahui melakoni lawatan ke Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda.
Setelah mendarat, Prabowo mengajak sejumlah menteri rapat, termasuk membahas Program MBG yang mendapat sorotan dari masyarakat setelah ribuan anak mengalami keracunan.
Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) pada konferensi pers, Minggu (28/9/2025).
“Kemarin Bapak Presiden setibanya di tanah air langsung memimpin beberapa menteri di Halim untuk mengadakan rapat, salah satu yang dibahas adalah Makan Begizi Gratis,” ungkapnya.
“Dan siang ini atas instruksi Bapak Presiden, kami melakukan rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga,” tambahnya.
Rapat koordinasi itu diikuti sejumlah pihak seperti Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hingga Pemprov Jawa Barat.
“Jadi betapa serius Bapak Presiden terhadap masalah ini. Atas petunjuk dan arahan Bapak Presiden, bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama,” ujarnya.
“Kami menegaskan insiden bukan sekadar angka, tetapi keselamatan generasi yang akan datang,” tegas Zulhas.
Prabowo: MBG Penting bagi Anak Indonesia
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menekankan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak Indonesia.
Ia menyinggung masih banyak anak yang sehari-harinya hanya bisa makan nasi pakai garam.
“Tujuan Makan Bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita-kita ini makan lumayan. Mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi,” kata Prabowo setibanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
Prabowo menyebut program MBG merupakan upaya strategis pemerintah untuk menekan masalah gizi buruk sekaligus memastikan generasi muda mendapatkan asupan sehat.
“Pasti ada hambatan, rintangan. Ini kita atasi ya,” ujarnya.
Meski tengah menghadapi kritik setelah marak kasus keracunan di sejumlah daerah, Prabowo menegaskan pemerintah akan terus memperbaiki pelaksanaan MBG.
“Saya yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi,” tegasnya.
Prabowo juga memastikan akan segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana untuk membahas evaluasi menyeluruh.
“Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal ya,” ucapnya.
Prabowo mengaku meski baru kembali dari kunjungan luar negeri selama sepekan, ia tetap memantau perkembangan kasus MBG.
“Saya baru dari luar negeri tujuh hari saya monitor ada perkembangan-perkembangan itu,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya kewaspadaan agar isu ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
“Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi,” ujarnya.
Menurut Prabowo, tujuan MBG adalah memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh makanan bergizi.
“Tujuan Makan Bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita-kita ini makan lumayan. Mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi,” katanya.
Seruan Hentikan MBG
Beberapa kalangan mendesak agar pemerintah menangguhkan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kejadian keracunan massal yang terjadi di sejumlah wilayah.
Pengajuan jeda waktu diajukan dengan tujuan agar pemerintah, khususnya BGN, dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi MBG.
Niti Emiliana, selaku Ketua YLKI, menekankan bahwa konsumen yang menerima manfaat dari MBG memiliki hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan.
Banyaknya kontroversi seputar MBG dianggap sebagai tanda bahwa implementasi MBG belum siap.
YLKI menegaskan pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab terhadap setiap kasus atau kerugian yang dialami oleh penerima manfaat.
Niti menyatakan bahwa jika diperlukan, program MBG sebaiknya dihentikan sementara waktu demi memastikan evaluasi perbaikan yang sempurna dan komprehensif.Tribunnews lewat sebuah pesan singkat, hari Kamis (25/9/2025).
Niti mengatakan, jika tidak dilakukan evaluasi perbaikan secara serius dan komprehensif, maka MBG akan menjadi bom waktu bagi penerima manfaat lainnya dalam peningkatan angka kesakitan pada kasus keracunan.
YLKI menekankan pentingnya pelatihan, standardisasi, serta kepastian kebersihan yang memadai.
Mulai dari fasilitas dapur yang memadai, hingga masalah kehalalan wadah makanan yang harus terjamin keamanannya.
“Jika benar wadah makanan itu tidak dapat dipastikan kehalalannya, maka perlu dilakukan penarikan dan dicarikan pengganti wadah makanan yang lain,” lanjutnya.
YLKI juga mendesak perlu adanya tenaga ahli gizi yang profesional dan terlatih untuk memastikan gizi yang seimbang sampai proses distribusi MBG.
“Dengan demikian, mutu dan kandungan gizi makanan yang dihidangkan dapat dipastikan aman untuk disantap,” jelasnya.
Niti menekankan perlunya pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), memperketat standar serta memastikan keamanan pangan MBG sebagai hak yang tak terpisahkan bagi para penerima.
YLKI mengusulkan perubahan sistem pangan secara komprehensif, mulai dari produksi hingga konsumsi, demi menjamin keamanan pangan.safe from farm to table serta audit standar dapur dan standar makanan MBG,” katanya.
Selain YLKI, Indonesia Corruption Watch (ICW) pun mendesak pemerintah untuk menangguhkan program MBG untuk sementara waktu.
ICW mendesak adanya evaluasi menyeluruh atas banyaknya laporan kasus keracunan.
Menurut ICW, terlihat begitu lemahnya implementasi standar operasional prosedur (SOP).
Eva Nurcahyani, seorang staf di Divisi Riset ICW, mengungkapkan bahwa ICW dan koalisi masyarakat sipil pengawas MBG mendesak agar program tersebut dihentikan dan diaudit secara menyeluruh, termasuk memberikan bantuan kepada penerima manfaat yang terkena dampak negatif.
“Respons kami dari ICW dan teman-teman koalisi poinnya, kita mendorong untuk program ini dihentikan, kemudian dievaluasi total, pun juga dalam konteks misalnya nanti pendampingan kerugian dari penerima manfaat,” kata Eva di Jakarta, Selasa (23/9/2025), dikutip dari Kompas.
Tak cuma itu, pemerintah juga harus menindaklanjuti kerugian dari penerima manfaat.
ICW menilai program MBG dipakai oknum-oknum yang bermaksud berpromosi politik lewat program makan bagi pelajar itu.
“Memang penting untuk program MBG ini dihentikan, dan dievaluasi total, karena kita melihat bahwa kebijakan ini sudah sangat tidak bijak dan dibajak oleh segelintir-segelintir untuk promosi politik,” katanya.
Tutup SPPG Bermasalah
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas menutup 40 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) buntut maraknya kasus keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis (MBG).
Penutupan 40 SPPG itu ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan, hingga seluruh investigasi rampung.
BGN sendiri mencatat setidaknya ada 70 kasus insiden keamanan pangan MBG 2025.
Dari jumlah kasus tersebut tercatat 5.914 orang penerima manfaat terdampak.
Rinciannya, kota Bandar Lampung sebanyak 503 orang, Kabupaten Lebong Bengkulu 467 orang, Kabupaten Bandung Barat 411 orang, Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah 339 orang dan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta 305 orang.
