Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali membuat gebrakan dalam tata kelola keuangan daerah. Melalui akun media sosial pribadinya, ia kini secara rutin mempublikasikan posisi kas umum daerah (RKUD) agar bisa diakses langsung oleh masyarakat.
Langkah yang jarang dilakukan kepala daerah ini menjadi simbol kuat komitmen transparansi dan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).
Mulai Senin, 27 Oktober 2025, publik dapat melihat secara langsung kondisi kas daerah Jawa Barat melalui unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71 serta TikTok @dedimulyadiofficial.
Dalam unggahan tersebut, Dedi menyertakan rincian penerimaan dan pengeluaran daerah lengkap dengan sumber datanya dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar.
“Semua catatan kas daerah kami buka untuk umum karena kami ini pengelola, bukan pemilik uang rakyat,” ujar Dedi pada Senin lalu.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah wajib memperlakukan dana publik dengan prinsip transparansi agar masyarakat tahu bagaimana uang mereka digunakan.
Berdasarkan laporan per 27 Oktober 2025 pukul 17.00 WIB, total penerimaan kas daerah mencapai Rp33,3 miliar, dengan komposisi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp17,5 miliar, bea balik nama kendaraan Rp11,4 miliar, dan pendapatan lain-lain seperti retribusi senilai Rp4,3 miliar.
Sementara itu, pengeluaran daerah pada hari yang sama mencapai Rp700 miliar, di antaranya untuk bagi hasil pajak rokok Rp655 miliar, bantuan keuangan ke desa Rp6,2 miliar, serta sejumlah belanja rutin seperti belanja pegawai Rp4,8 juta, barang dan jasa Rp14,9 miliar, hibah Rp13,4 miliar, dan belanja modal Rp10,1 miliar. Dengan berbagai transaksi tersebut, posisi RKUD Jawa Barat tercatat sebesar Rp2,6 triliun.
Langkah Dedi Mulyadi ini muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap pengelolaan dana kas daerah yang sempat ditempatkan dalam bentuk deposito di bank daerah.
Ia menegaskan, keterbukaan adalah cara terbaik menjawab tudingan dan memastikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa setiap rupiah uang daerah bisa ditelusuri dan diawasi secara terbuka,” tegasnya pada Selasa, 28 Oktober 2025 seperti dilansir dari situs resmi Provinsi Jawa Barat.
Dedi juga mengungkapkan bahwa saldo RKUD di Bank BJB tercatat sebesar Rp2,4 triliun, dan data itu kini dapat diakses siapa pun melalui unggahan media sosialnya. Ia menilai, transparansi bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga bagian dari reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Tujuan utama kami bukan sekadar membuka data, tetapi memastikan bahwa publik bisa mengawasi bagaimana uang daerah digunakan,” kata Dedi.
Bukan Pertama Kali Dedi Mulyadi Buka Saldo Kas Daerah
Menurutnya, budaya keterbukaan ini bukan hal baru. Sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta dua periode, Dedi telah membiasakan diri mengumumkan kondisi keuangan pemerintah daerah secara rutin kepada masyarakat.
Dia menganggap praktik ini terbukti efektif meningkatkan kepercayaan warga terhadap pemerintah.
“Dulu di Purwakarta saya sering menampilkan anggaran per item, agar masyarakat tahu uang mereka dipakai untuk apa,” ujarnya.
Dedi memproyeksikan bahwa hingga akhir 2025, kebutuhan anggaran pembangunan Jawa Barat mencapai Rp7,5 triliun. Kebutuhan ini, kata dia, akan ditutup melalui dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat serta sumber pendapatan provinsi lainnya.
“Uang kita belum cukup, jadi kita menunggu transfer pusat dan peningkatan pendapatan provinsi,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa selama masa pemerintahannya, belanja publik meningkat hampir seribu persen dibanding tahun sebelumnya sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat.***
