Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Pelabuhan Patimban
Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S. IP, hadir dalam acara penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Sriwijaya, Kantor Kementerian Perhubungan, dan fokus pada koordinasi tugas serta fungsi di bidang pelayanan di Pelabuhan Patimban.
Pelabuhan Patimban merupakan Proyek Strategis Nasional yang memiliki peran penting tidak hanya bagi Kabupaten Subang dan Jawa Barat, tetapi juga bagi perekonomian nasional. Dengan menjadi simbol utama logistik perdagangan dan investasi, pelabuhan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan daya saing secara keseluruhan.
Bupati Subang yang akrab disapa Kang Rey menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, atas kerjasama dan dukungan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan pengelolaan Pelabuhan Patimban dapat berjalan efektif, efisien, dan berdaya guna.
Kang Rey berharap kehadiran Pelabuhan Patimban dapat memberikan manfaat nyata, seperti peningkatan arus barang ekspor dan impor, terbukanya lapangan pekerjaan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Subang.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhamad Masyhud S. T., M. T., menjelaskan bahwa kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sudah terjalin sejak tahun 2019 melalui nota kesepakatan. Menurutnya, nota kesepakatan ini bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga sebagai pijakan strategis dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi di bidang pelayanan di Pelabuhan Patimban.
“Penandatanganan hari ini menjadi momentum penting untuk memperbarui dan memperkuat komitmen bersama,” ujarnya.
Dalam kesepakatan ini, beberapa esensi utama yang disampaikan oleh Muhamad Masyhud antara lain:
- Mendukung Pelabuhan Patimban sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional.
- Mempercepat pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi Subang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat dan sekitarnya.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa tindak lanjut dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian teknis yang melibatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Patimban dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Subang sebagai pelaksana operasional di lapangan.
Muhamad Masyhud berharap melalui sinergi ini, operasional Pelabuhan Patimban dapat berjalan semakin lancar dan profesional, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia juga mengajak agar komitmen komunikasi dan musyawarah terus ditingkatkan dalam mengawal kerjasama ini, agar dapat menjadi contoh niat baik bagaimana sinergi mampu memberikan daya tambah nyata, baik bagi pembangunan daerah maupun kepentingan nasional.
