JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menugaskan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah itu sebagai respons atas insiden keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakang terjadi di sejumlah daerah.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Kepresidenan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Komunikasi Pemerintah, hingga BGN menggelar rapat koordinasi (rakor) di gedung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Ahad (28/9/2025). Kemenkes bertindak sebagai tuan rumah.
“Hari ini, kita menindaklanjuti petunjuk Bapak Presiden, tadi malam,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi seusai menghadiri rakor di gedung Kemenkes, Jakarta Selatan.
Prasetyo mengatakan, pemerintah dan instansi terkait sedang fokus menyikapi status Kejadian Luar Biasa (KLB) insiden keracunan menu makanan MBG yang baru-baru terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dan sejumlah daerah lain. “Yang penting BGN dulu, MBG dulu ya. jangan sampai ada kejadian lagi,” katanya.
Menko Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan langkah tegas yang diambil untuk memastikan program MBG berjalan aman dan higienis bagi seluruh anak Indonesia. “Kami rakor perkuat tata kelola di BGN. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang bermasalah akan ditutup sementara untuk dilakukan evaluasi dan investigasi,” ujarnya dalam konferensi pers.
Zulhas menekankan, pentingnya sertifikat laik higienis (SLHS) sebagai syarat wajib setiap SPPG. “Sertifikat laik higienis jadi perhatian khusus. Wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS,” ucapnya.
Zulhas juga meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengoptimalkan peran puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di seluruh Indonesia untuk memantau SPPG secara berkala. Menurut dia, keterlibatan tenaga kesehatan di tingkat daerah penting untuk memastikan pasokan makanan tetap bergizi dan aman.
Rakor lanjutan dijadwalkan pada Rabu (1/10/2025), untuk merumuskan langkah strategis berikutnya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian menyatakan, pihaknya akan menggelar rapat virtual dengan seluruh kepala daerah pada Senin (29/9/2025).
“Besok, kami dari Kemendagri akan Zoom Meeting dengan seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan serta sekda. Akan dihadiri langsung Menkes untuk beri arahan teknis,” kata Tito. Pertemuan daring yang dimulai pukul 08.00 WIB itu akan membahas peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan penerapan standar higienis di setiap SPPG.
Menko Zulhas menginstruksikan menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pengelola dapur program MBG yang bermasalah. Hal itu menyusul kasus keracunan di sejumlah daerah. “SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara dilakukan evaluasi dan investigasi,” ucap Zulhas di Gedung Kemenkes.
Adapun yang dievaluasi terkait SPPG tersebut adalah faktor kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak. Zulhas menegaskan, seluruh SPPG juga akan dievaluasi ihwal kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan dari juru masak. “(Evaluasi) tidak hanya di tempat yang terjadi, tetapi di seluruh SPPG,” kata Zulhas.
Dia juga mewajibkan kepada SPPG untuk mensterilisasi seluruh alat makan, termasuk memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan alur limbah. “Semua dievaluasi dan diinvestigasi,” ucap Zulhas.
BGN pada sesi jumpa pers di Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025), mengumumkan sepanjang periode Januari hingga September 2025, tercatat 70 insiden keamanan pangan, termasuk insiden keracunan, dan 5.914 penerima MBG pun terdampak. Dari 70 kasus itu, sembilan kasus dengan 1.307 korban ditemukan di wilayah I Sumatra, termasuk di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
Selanjutnya, di wilayah II Pulau Jawa, tercatat 41 kejadian yang berdampak pada 3.610 penerima manfaat bantuan gempa bumi (MBG). Sementara itu, di wilayah III yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat 20 kejadian dengan 997 penerima MBG yang terkena dampak.
