Perubahan Dramatis dalam Pengakuan Negara Palestina
Pergeseran geopolitik yang signifikan terjadi di dunia internasional, dengan empat dari lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengakui secara resmi Negara Palestina. Langkah ini memicu perubahan besar dalam dinamika diplomasi global, sementara Amerika Serikat tetap menjadi satu-satunya negara yang menolak pengakuan tersebut.
Pengakuan dari Prancis dan Inggris
Pengakuan resmi oleh Prancis dan Inggris pada September 2025 menjadi titik balik dalam hubungan internasional. Selama bertahun-tahun, kedua negara ini lebih sering berada di pihak Israel. Kini, mereka memilih untuk mendukung gagasan tentang negara Palestina merdeka. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan, “Hari ini, kami memilih harapan di atas stagnasi, keadilan di atas status quo,” dalam pidato di London, 21 September. Pernyataan ini langsung menggema di markas besar PBB di New York.
Sehari kemudian, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan sikap serupa di hadapan Majelis Umum PBB. Ia menyebut pengakuan itu sebagai “tanggung jawab sejarah” negaranya terhadap perdamaian di Timur Tengah.
Sikap Rusia dan Tiongkok
Rusia dan Tiongkok sebelumnya telah lama mengambil posisi pro-Palestina. Uni Soviet telah mengakui Palestina sejak 1988, sedangkan Beijing juga konsisten mendukung pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan 1967. Dengan demikian, hanya Washington yang masih menolak pengakuan tersebut.
Isolasi Amerika Serikat
Posisi AS yang tetap mendukung Israel membuat negara ini menghadapi situasi diplomatik yang tidak nyaman. Di satu sisi, Washington adalah sekutu utama Israel. Namun di sisi lain, isolasi semakin jelas ketika hampir seluruh dunia bergerak menuju pengakuan Palestina.
Para analis menilai bahwa perubahan sikap Inggris dan Prancis disebabkan oleh tekanan kemanusiaan yang tak terbantahkan. Agresi militer Israel di Gaza, yang menewaskan puluhan ribu warga sipil, mendorong opini publik Eropa untuk menuntut perubahan kebijakan. Seorang diplomat senior Uni Eropa di Brussels mengatakan, “Tidak mungkin lagi bagi pemerintah Eropa untuk terus bersembunyi di balik bahasa diplomasi yang ambigu.”
Bobot Simbolis Pengakuan
Pengakuan Palestina oleh empat kekuatan veto DK PBB memberi bobot simbolis yang sangat besar. Meski tidak langsung menjamin keanggotaan penuh di PBB, langkah ini membuka jalan bagi tekanan baru agar Palestina diterima sebagai negara sah. Palestina sendiri telah lama diakui oleh lebih dari 140 negara anggota PBB. Namun tanpa dukungan penuh kelima anggota tetap Dewan Keamanan, jalannya selalu terhambat.
Tanggapan dari Dunia Internasional
Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan kembali konsistensi Moskow. “Kami telah lama mengakui Palestina sejak era Soviet, dan sikap itu tidak berubah,” ujarnya dalam sebuah pernyataan pada Juni 2024. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan keluar. “Palestina berhak atas tanah air merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota,” kata juru bicara kementerian.
Perubahan Politik di Prancis dan Inggris
Di Paris, pengakuan Prancis dipandang sebagai pembalikan sejarah. Negara itu sebelumnya dikenal sebagai mitra dekat Israel. Namun Macron, yang menghadapi tekanan politik domestik dari kelompok pro-kemanusiaan, memilih meninggalkan posisi tradisionalnya. Inggris juga menghadapi dilema serupa. Deklarasi Balfour tahun 1917 yang lahir dari London adalah salah satu akar sejarah berdirinya Israel. Kini, seabad kemudian, Inggris mencoba menyeimbangkan sejarahnya dengan mengakui Palestina.
Rencana Trump dan Kritik terhadap AS
Di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump meluncurkan rencana 20 poin untuk mengakhiri perang Gaza, yang ia sebut sebagai “kesepakatan terbesar abad ini”. Namun rencana itu belum menyentuh isu pengakuan negara Palestina. Netanyahu, dalam konferensi pers bersama Trump di Washington, menegaskan bahwa rencana tersebut dirancang agar “Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel”.
Harapan Aktivis Palestina
Aktivis Palestina menanggapi pengakuan empat kekuatan veto dengan penuh harapan. “Ini bukan akhir, tapi awal dari era baru,” ujar seorang pejabat Otoritas Palestina di Ramallah. Namun tantangan tetap besar. Israel masih menolak pembentukan negara Palestina merdeka, terutama dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Sementara di lapangan, blokade Gaza dan pembangunan permukiman di Tepi Barat terus berlanjut.
Peringatan dari PBB
Di markas besar PBB, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menyebut perkembangan ini sebagai “langkah monumental menuju keadilan”. Namun ia memperingatkan, tanpa kesepakatan nyata di lapangan, pengakuan hanya akan menjadi simbol semata.
Dunia kini menunggu langkah Amerika Serikat. Apakah Washington akan terus mempertahankan posisi isolasionisnya, atau akhirnya bergabung dengan empat kekuatan veto lain untuk mengubah arah sejarah Palestina.
