Wacana pembentukan provinsi baru di Pulau Flores, yang akan memisahkan diri dari Nusa Tenggara Timur (NTT), kini semakin santer terdengar dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Ide ini muncul seiring dengan terpenuhinya berbagai persyaratan administratif dan kewilayahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Jika rencana pemekaran ini benar-benar terealisasi, NTT berpotensi kehilangan sebagian besar wilayahnya, sekitar 36,1 persen, karena Pulau Flores akan berdiri sendiri sebagai Provinsi Flores. Berikut adalah beberapa aspek penting yang mendukung wacana pemekaran ini:
Syarat Dasar Pembentukan Provinsi Flores
Pulau Flores saat ini terdiri dari 9 kabupaten, yaitu:
- Manggarai Barat
- Manggarai
- Manggarai Timur
- Ngada
- Nagekeo
- Ende
- Sikka
- Flores Timur
- Lembata
Jumlah ini jauh melampaui syarat minimal 5 kabupaten/kota yang diperlukan untuk membentuk sebuah provinsi baru. Bahkan, jika Kota Ende dan Kota Maumere berhasil dimekarkan dari kabupaten induknya, jumlah wilayah administratif akan bertambah menjadi 11 daerah, semakin memperkuat kelayakan Flores untuk menjadi provinsi tersendiri.
Letak Geografis yang Strategis
Secara geografis, Pulau Flores memiliki batas wilayah yang jelas dan mudah diidentifikasi:
- Barat: Pulau Sumbawa
- Timur: Kepulauan Alor
- Utara: Laut Flores
- Selatan: Laut Sawu
Dengan luas wilayah mencapai 16.774,15 km², Flores mencakup 36,1 persen dari total luas Provinsi NTT. Jika resmi dimekarkan, Provinsi Flores akan masuk dalam daftar provinsi terluas ke-30 di Indonesia, bahkan lebih besar dari Bangka Belitung dan Gorontalo.
Kekuatan Demografi dan Ekonomi
Berdasarkan proyeksi tahun 2025, jumlah penduduk Flores diperkirakan mencapai 2,34 juta jiwa, atau sekitar 40,78 persen dari total populasi NTT. Angka ini bahkan melebihi jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau. Kepadatan penduduk di Flores mencapai 139 jiwa per km², dengan pusat urbanisasi berada di Maumere, Ende, dan Ruteng.
Meskipun demikian, dari sisi ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Flores tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp45,47 triliun, menjadikannya calon provinsi dengan ekonomi terendah ke-4 di Indonesia. Adapun PDRB per kapita sebesar Rp19,41 juta, menempatkannya di urutan kedua terendah setelah Papua Barat.
Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun potensi sumber daya cukup besar, tingkat kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan menjadi salah satu fokus utama dalam wacana pemekaran ini.
Infrastruktur yang Mulai Siap
Dari sisi infrastruktur, Pulau Flores telah memiliki fasilitas transportasi yang relatif memadai untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pemerintahan provinsi baru. Beberapa fasilitas utama tersebut meliputi:
- 5 pelabuhan penumpang utama: Labuan Bajo, Ende, Maumere, Larantuka, dan Lembata. Pelabuhan-pelabuhan ini berperan penting dalam menghubungkan Flores dengan wilayah lain di Indonesia dan dunia.
- 6 pelabuhan logistik: Pelabuhan logistik ini menunjang arus distribusi barang antarwilayah, memastikan ketersediaan pasokan dan mendukung aktivitas perdagangan.
- 6 bandara domestik: Bandara-bandara domestik ini memfasilitasi mobilitas penduduk dan wisatawan di dalam Pulau Flores, serta menghubungkannya dengan kota-kota lain di Indonesia.
- 1 bandara internasional: Bandara Internasional Komodo di Labuan Bajo menjadi gerbang utama pariwisata dunia, menarik wisatawan mancanegara dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketersediaan infrastruktur tersebut memperkuat argumentasi bahwa Flores sudah siap secara fisik untuk menjadi provinsi mandiri. Investasi lebih lanjut dalam infrastruktur akan menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas wilayah.
Prospek dan Tantangan
Jika pemekaran Provinsi Flores benar-benar disetujui, maka NTT akan mengalami pengurangan wilayah yang signifikan. Namun, di sisi lain, daerah-daerah di Flores berpeluang mendapatkan percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi yang lebih fokus. Pemekaran ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat Flores, dengan adanya peningkatan layanan publik, infrastruktur yang lebih baik, dan peluang ekonomi yang lebih luas.
Meskipun demikian, tantangan besar masih menanti. Beberapa tantangan utama yang perlu diatasi antara lain:
- Penyediaan anggaran: Provinsi baru memerlukan anggaran yang cukup besar untuk menjalankan pemerintahan dan melaksanakan program pembangunan.
- Kesiapan sumber daya manusia aparatur: Aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten dan profesional sangat penting untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien.
- Pembentukan kelembagaan pemerintahan yang efisien: Struktur organisasi dan tata kerja yang jelas dan efisien diperlukan untuk memastikan pelayanan publik yang berkualitas.
Wacana pembentukan Provinsi Flores bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga representasi aspirasi masyarakat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan daerah. Jika terwujud, NTT memang akan kehilangan sebagian besar wilayahnya, namun Indonesia akan memperoleh satu provinsi baru yang lahir dari semangat kemandirian dan harapan besar masyarakat Flores untuk masa depan yang lebih maju.
Pemekaran ini diharapkan dapat membuka babak baru bagi pembangunan di Pulau Flores, dengan fokus pada potensi sumber daya alam dan pariwisata yang dimilikinya. Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan dari pemerintah pusat, Provinsi Flores diharapkan dapat menjadi wilayah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.
