Slidik.com Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bukan hanya sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan dasar penting dalam menilai hasil kerja sepanjang tahun. SKP berfungsi sebagai alat pengelolaan kinerja yang berdampak pada penilaian, pengembangan, hingga pemberian penghargaan yang diterima oleh seorang pegawai negeri.
Namun, banyak Aparatur Sipil Negara masih meragukan tenggat waktu penentuan SKP, kapan paling akhir harus ditetapkan, serta dasar hukumnya. Pertanyaan ini wajar, mengingat SKP berkaitan langsung dengan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang tidak boleh diabaikan.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah menetapkan ketentuan ini secara jelas melalui Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2022. Aturan tersebut memberikan panduan standar bagi seluruh lembaga pemerintah dalam menyusun, menentukan, dan mengevaluasi SKP ASN.
Dasar Hukum Penetapan SKP
Pembuatan SKP didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 mengenai Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN. Aturan ini menyatakan bahwa setiap pegawai ASN harus memiliki SKP sebagai alat pengelolaan kinerja.
Berdasarkan dasar hukum ini, tidak ada ruang untuk keraguan mengenai kewajiban penentuan SKP. Setiap Aparatur Sipil Negara, tanpa terkecuali, wajib mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui peraturan resmi.
Batas Waktu Penetapan SKP
Berdasarkan aturan yang berlaku, SKP untuk tahap perencanaan awal harus ditetapkan paling cepat pada akhir bulan Januari tahun kinerja. Apabila melebihi tenggat waktu tersebut, tidak ada prosedur perpanjangan yang tersedia. Artinya, ASN yang belum menetapkan SKP hingga batas waktu berisiko menghadapi konsekuensi administratif serta penilaian kinerja yang kurang maksimal. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, SKP dalam tahap perencanaan awal wajib ditetapkan paling lambat di akhir bulan Januari tahun kinerja. Jika terlewat dari tenggat waktu tersebut, tidak ada opsi perpanjangan. Dengan demikian, ASN yang belum menetapkan SKP sampai batas waktu akan menghadapi risiko konsekuensi administrasi dan penilaian kinerja yang tidak optimal. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, SKP untuk perencanaan awal harus ditetapkan paling telat pada akhir bulan Januari tahun kinerja. Jika melebihi batas waktu yang ditentukan, tidak ada mekanisme perpanjangan. Hal ini berarti ASN yang belum menetapkan SKP hingga tenggat waktu berisiko menghadapi konsekuensi administratif dan penilaian kinerja yang tidak memadai.
Batas waktu ini dibuat agar seluruh karyawan memiliki panduan dan tujuan kerja yang jelas sejak awal tahun, sehingga penilaian di akhir periode benar-benar mencerminkan hasil yang dapat diukur.
Mekanisme Penyusunan dan Pengesahan SKP
Pembuatan SKP dilakukan melalui beberapa tahap yang penting:
- Pembuatan SKP dilakukan secara langsung oleh pegawai sesuai dengan tugas, peran, serta target kinerja yang sesuai dengan posisi jabatannya.
- Pembuatan SKP dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja, umumnya atasan langsung dari pegawai, melalui tanda tangan pada dokumen SKP sebagai bentuk persetujuan.
- Pengawasan dan penilaian dilakukan sepanjang tahun agar target yang ditentukan dalam SKP dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
Proses ini tidak hanya sekadar tata cara administratif, tetapi juga bentuk pengawasan manajerial agar kinerja Aparatur Sipil Negara dapat diukur, jelas, dan bertanggung jawab.
Kepentingan Menentukan SKP Secara Tepat Waktu
Kepatuhan terhadap waktu dalam menentukan SKP berdampak signifikan terhadap karyawan maupun instansi, antara lain:
- Kepastian arah pekerjaan: Karyawan memiliki panduan yang jelas mengenai apa yang perlu dicapai.
- Efisiensi pengawasan: Atasan bisa lebih mudah mengawasi perkembangan pekerjaan sepanjang tahun.
- Dasar penilaian: SKP yang ditetapkan sejak awal tahun mempermudah pengukuran kinerja pada akhir masa evaluasi.
- Akuntabilitas publik: Masyarakat mampu mengevaluasi kejelasan kinerja lembaga pemerintah melalui pencapaian SKP.
Dengan kata lain, menunda pengesahan SKP berarti menghambat proses manajemen kinerja secara keseluruhan.
Mengatasi pertanyaan utama, penentuan SKP ASN paling lambat dilakukan pada akhir bulan Januari tahun kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022. Batas waktu ini bersifat tetap tanpa adanya perpanjangan, sehingga setiap ASN harus mematuhi aturan tersebut.
Oleh karena itu, penting bagi setiap karyawan untuk segera menyusun dan menetapkan SKP secara aktif. Dengan demikian, target kinerja dapat dicapai secara maksimal, sementara instansi pemerintah mampu mempertahankan profesionalisme dan tanggung jawab di hadapan masyarakat.
