Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Bali baru-baru ini, di bawah kepemimpinan Ketua Komisi Marwan Dasopang, menghasilkan serangkaian bantuan signifikan bagi Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat yang terdampak berbagai musibah. Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang rutin dilaksanakan oleh DPR RI di berbagai daerah.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menyambut baik kunjungan ini dan menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian serta dukungan yang diberikan oleh Komisi VIII DPR RI, kementerian terkait, dan lembaga pusat. Bantuan yang diserahkan mencakup berbagai sektor, mulai dari bantuan sosial, penanggulangan bencana, pendidikan agama, hingga pemberdayaan masyarakat.
“Atas nama masyarakat Bali, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang telah diberikan. Bantuan ini sangat berarti, terutama bagi keluarga korban banjir Tukad Badung yang menelan banyak korban jiwa. Pemerintah Provinsi Bali bersama TNI, Polri, dan BPBD akan terus memperkuat upaya mitigasi untuk menghadapi musim hujan yang akan datang,” ujar Gubernur Koster.
Dampak Banjir Tukad Badung dan Upaya Penanggulangan
Gubernur Koster juga melaporkan mengenai dampak banjir yang terjadi di Tukad Badung pada tanggal 10 September lalu. Bencana ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 18 orang, yang tersebar di Denpasar, Badung, Jembrana, dan Gianyar. Sayangnya, hingga saat ini, masih ada empat korban yang belum berhasil ditemukan.
Selain korban jiwa, banjir juga berdampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Sebanyak 638 unit usaha dengan 738 pedagang mengalami kerugian akibat kerusakan kios, los, dan barang dagangan yang berada di pelataran.
Pemerintah Provinsi Bali telah memberikan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia sebesar Rp 15 juta per orang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Santunan ini berasal dari Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Kota. Selain itu, ganti rugi sebesar Rp 3,4 miliar juga telah disalurkan kepada 738 pedagang yang terdampak banjir melalui rekening masing-masing.
Menghadapi potensi musim hujan lebat yang diperkirakan akan terjadi pada bulan November hingga Februari mendatang, Pemerintah Provinsi Bali telah mengambil langkah-langkah mitigasi untuk meminimalisir dampak buruk yang mungkin terjadi.
“Kami juga sedang melakukan investigasi terkait dugaan penggundulan hutan yang mungkin masih terjadi. Selain itu, kami juga menyoroti bahwa di hilir Tukad Badung terdapat banyak permukiman padat yang melanggar tata ruang. Permukiman ini sudah ada sejak sekitar 50 tahun lalu, ketika Bali belum memiliki tata ruang yang jelas,” imbuh Gubernur Koster.
Rincian Bantuan yang Diserahkan
Berikut adalah rincian bantuan yang diserahkan oleh berbagai pihak:
-
Kementerian Sosial RI: Menyerahkan bantuan sosial senilai Rp 479,1 miliar kepada Pemerintah Provinsi Bali. Bantuan ini meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), bufferstock logistik bencana, dan program keserasian sosial. Beberapa penerima manfaat turut hadir dan menerima bantuan secara simbolis, seperti alat bantu dengar, kursi roda adaptif, sembako, dan bantuan kewirausahaan.
-
BNPB: Melalui Deputi Logistik, BNPB menyerahkan 1 unit mobile pump set senilai Rp 2,51 miliar kepada Pemprov Bali, serta kendaraan operasional roda empat untuk BPBD Provinsi Bali, Tabanan, Jembrana, dan Buleleng.
- BPJPH: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyerahkan 9.162 sertifikat halal gratis senilai Rp 2,1 miliar kepada pelaku usaha mikro kecil (UMK), serta sertifikat halal secara simbolis kepada lima UMKM Bali.
- Kementerian Agama: Menerima bantuan keagamaan sebesar Rp 335 juta, yang akan digunakan untuk rehabilitasi masjid/mushola, program Indonesia Pintar untuk 7.079 siswa madrasah, dan inkubasi bisnis pesantren.
- BPKH: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyerahkan bantuan pembangunan sarana manasik dan finishing Masjid Raudlatul Jannah senilai Rp 1,8 miliar.
- BAZNAS: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyerahkan bantuan rumah layak huni dan dukungan usaha mikro kepada masyarakat terdampak.
Pentingnya Sistem Peringatan Dini Tsunami
Dalam kesempatan tersebut, Komisi VIII DPR RI juga menekankan pentingnya Bali untuk segera memiliki sistem peringatan dini tsunami. Alokasi anggaran untuk pengadaan sistem ini akan diusahakan dari pemerintah pusat. Keberadaan sistem peringatan dini tsunami dinilai krusial untuk meminimalisir dampak yang mungkin terjadi jika bencana tersebut melanda Bali.
Dengan total bantuan yang mencapai triliunan rupiah, pemerintah pusat dan DPR RI menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung pemulihan sosial, keagamaan, dan penguatan ketahanan masyarakat Bali dalam menghadapi berbagai tantangan.
