Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) atas komitmennya yang kuat dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Apresiasi ini diberikan sebagai pengakuan atas keseriusan Pemprov Lampung dalam membangun budaya kerja yang berbasis pada kinerja, transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.
Agus Uji Hantara, Asisten Deputi Kemenpan RB, menyampaikan bahwa upaya Pemprov Lampung dalam memperkuat sistem akuntabilitas kinerja merupakan contoh positif dari semangat reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung pada Selasa, 14 Oktober 2025.
Menurut Agus, capaian SAKIP Provinsi Lampung menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, arah dan komitmen Pemprov Lampung dianggap sudah berada di jalur yang benar. Ia menekankan bahwa keberhasilan implementasi SAKIP tidak hanya dinilai dari angka atau peringkat semata, tetapi lebih kepada bagaimana hasil kerja pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Lampung telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan yang berbasis kinerja. Namun, ke depan, penguatan perlu dilakukan dalam beberapa aspek, termasuk manajemen kinerja yang terintegrasi, strategi program yang inovatif, dan pemanfaatan data yang lebih optimal,” ungkap Agus.
Lebih lanjut, Agus memberikan beberapa rekomendasi strategis, antara lain:
-
Peningkatan Kolaborasi Lintas Sektor: Kerjasama yang erat antar berbagai sektor pemerintahan sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dan menghindari tumpang tindih program.
- Kolaborasi ini akan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan saling mendukung dan memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat.
-
Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Aparatur: Peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) melalui pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka.
- Pelatihan ini akan membekali ASN dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif dan efisien.
-
Penerapan Teknologi Kecerdasan Buatan (AI): Penggunaan AI untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
- AI dapat membantu mengolah data secara cepat dan akurat, sehingga pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif.
Agus meyakini bahwa langkah-langkah ini akan menjadikan Lampung sebagai provinsi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, yang turut hadir dalam acara tersebut, menegaskan bahwa implementasi SAKIP merupakan bagian integral dari transformasi birokrasi di era digital. Ia menekankan bahwa birokrasi harus menjadi solusi bagi masyarakat, bukan sekadar lembaga yang mengatur.
“Transformasi birokrasi bukan hanya tentang perubahan aturan, tetapi juga tentang perubahan mindset. Pemerintah harus hadir untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berdampak langsung pada masyarakat,” tegas Jihan.
Jihan juga menekankan pentingnya prinsip money follows program, di mana setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN maupun APBD harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran merupakan kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Setiap perencanaan harus terukur, setiap anggaran harus tepat sasaran, dan setiap program harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Evaluasi SAKIP ini adalah momentum untuk memperkuat komitmen kita agar nilai SAKIP Lampung terus meningkat dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menambahkan bahwa Pemprov Lampung telah menindaklanjuti hasil evaluasi tahun 2024 dan melakukan sejumlah penyempurnaan pada triwulan II tahun 2025. Penyempurnaan ini meliputi:
-
Sinkronisasi Program Nasional dan Daerah: Memastikan bahwa program-program yang dijalankan di tingkat daerah selaras dengan prioritas dan tujuan pembangunan nasional.
- Hal ini penting untuk menghindari duplikasi program dan memastikan bahwa semua upaya pembangunan berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional.
-
Monitoring Kinerja Melalui Aplikasi Digital Internal: Penggunaan aplikasi digital untuk memantau kinerja secara real-time dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan.
- Aplikasi ini terus diperbarui untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat dan relevan.
“Kami tidak melihat SAKIP sebagai kewajiban administratif semata, tetapi sebagai instrumen utama untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah benar-benar bekerja untuk rakyat,” kata Marindo.
Marindo juga menyoroti beberapa pencapaian penting yang telah diraih Pemprov Lampung dalam beberapa tahun terakhir, antara lain:
-
Peningkatan Efisiensi Birokrasi: Upaya untuk menyederhanakan proses birokrasi dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan.
-
Penghargaan Nasional di Bidang Inovasi Pelayanan Publik: Pengakuan atas inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Pemprov Lampung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
-
Keberhasilan dalam Mendorong Program Pembangunan Berkelanjutan: Upaya untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
- Program-program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
Kegiatan evaluasi ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan, Inspektur Provinsi Bayana, serta seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemprov Lampung. Acara berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan paparan capaian kinerja dari berbagai perangkat daerah.
Dengan adanya evaluasi ini, Pemprov Lampung menegaskan kembali komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk menjadikan SAKIP sebagai instrumen transformasi budaya kerja aparatur menuju pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berintegritas tinggi.
