Media Sorot Ancaman ke Jatuhnya Benjamin Netanyahu
Posisi politik Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, saat ini berada di persimpangan yang sangat berbahaya, terancam oleh dua isu besar: potensi kegagalan kesepakatan gencatan senjata Gaza dan rencana kontroversialnya untuk menganeksasi Tepi Barat.
Laporan-laporan media internasional menggarisbawahi betapa gentingnya situasi ini. Secara spesifik, sebuah klaim dari Channel 12 mengindikasikan adanya tekanan luar biasa dari Amerika Serikat. Seorang pejabat Israel yang anonim menyampaikan kepada koresponden Barak Ravid bahwa Netanyahu berada dalam posisi yang rapuh di hadapan mantan Presiden Donald Trump. Pesan kuncinya jelas: jika Netanyahu dianggap membahayakan tercapainya kesepakatan pembebasan sandera dan gencatan senjata di Gaza, Trump dapat “menghancurkannya” secara politik. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan Netanyahu mengenai Gaza tidak hanya dipertaruhkan di dalam negeri, tetapi juga memiliki konsekuensi politik eksternal yang dapat menentukan nasib kariernya.
Ancaman Eksistensial dari Aneksasi Tepi Barat
Selain krisis Gaza, rencana aneksasi Tepi Barat menjadi titik balik signifikan yang dapat mengubah konflik Israel-Palestina secara permanen, namun dengan risiko yang mengancam posisi Netanyahu dari segala sisi. Meskipun langkah ini merupakan pemenuhan janji politik kepada basis pendukung nasionalisnya, konsekuensi yang menyertainya dapat menjadi bumerang yang menggulingkannya.
Di panggung internasional, Netanyahu berpotensi menghadapi isolasi diplomatik yang belum pernah terjadi. Aneksasi merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan konsensus global mengenai solusi dua negara. Negara-negara Eropa kemungkinan besar akan didesak untuk menjatuhkan sanksi yang lebih keras, dan bahkan dukungan dari Washington bisa goyah, terutama jika terjadi perubahan dalam kepemimpinan AS. Pemimpin yang piawai memanfaatkan panggung global ini bisa berubah menjadi pemimpin yang terpojok dan terkucil.
Dari aspek keamanan nasional, aneksasi dapat memicu gelombang kekerasan dan ketidakstabilan baru. Potensi protes massal, bentrokan bersenjata, atau perlawanan yang lebih terorganisir akan menghadirkan ancaman langsung. Eskalasi keamanan seperti ini akan dilihat sebagai kegagalan kepemimpinan Netanyahu. Publik Israel, yang memprioritaskan keamanan, akan mempertanyakan kemampuannya sebagai “pelindung negara” jika kebijakannya menyeret Israel ke dalam konflik berdarah yang baru tanpa akhir yang jelas.
Di dalam negeri, upaya ini juga berisiko memecah belah koalisi pemerintahannya sendiri. Koalisi Netanyahu terdiri dari partai-partai dengan kepentingan beragam. Aneksasi dapat menjadi batu ujian yang memicu perpecahan, di mana menteri dari partai yang lebih moderat mungkin mengancam untuk hengkang. Ironisnya, upaya Netanyahu untuk mempertahankan kekuasaan dengan memuaskan sayap kanan justru dapat menyebabkan keruntuhan pemerintahannya dan memaksa pemilu dipercepat.
Lebih mendalam lagi, aneksasi Tepi Barat adalah bom waktu demografi. Dengan memasukkan populasi Palestina yang besar, Netanyahu dihadapkan pada dilema yang sama-sama merusak visi negara Yahudi: memberikan kewarganegaraan penuh yang akan mengikis karakter Yahudi Israel, atau mempertahankan sistem di mana jutaan orang hidup tanpa hak politik setara, suatu realitas yang oleh banyak pihak digambarkan sebagai apartheid. Pilihan mana pun akan menghancurkan citra demokrasi Israel di mata dunia.
Terakhir, ekonomi Israel yang maju juga tidak kebal. Tekanan internasional dapat berwujud sanksi dan boikot yang lebih terorganisir. Melemahnya perekonomian akan langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga Israel, merusak narasi Netanyahu tentang kemakmuran dan kekuatan Israel di bawah kepemimpinannya, dan dengan cepat mengikis dukungan publik.
Pada akhirnya, rencana aneksasi akan mengukuhkan warisan politik Netanyahu sebagai pemimpin yang memilih konfrontasi abadi daripada rekonsiliasi. Ia akan dicatat dalam sejarah sebagai arsitek kebijakan kontroversial yang menutup pintu perdamaian bagi generasi mendatang. Alih-alih mengukuhkan kekuasaannya, langkah tersebut justru berpotensi menjadi awal dari kejatuhannya, terjepit di antara tekanan internasional, instabilitas domestik, dan dilema moral yang mendalam.
