Kehadiran Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian di Kantor BPI Danantara
Pada hari Rabu (1/10/2025), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir di kantor BPI Danantara. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka mematangkan berbagai kebijakan dan stimulus ekonomi yang akan dikeluarkan pemerintah.
Dalam agenda tersebut, kedua menteri akan membahas sejumlah program bantuan sosial (bansos) yang akan diberikan kepada masyarakat. Beberapa program yang akan diimplementasikan meliputi Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Subsidi Upah (BSU), serta kebijakan terkait Hari Belanja Nasional (Harbolnas).
Selain Airlangga dan Purbaya, beberapa menteri lain juga turut serta dalam pertemuan ini. Di antaranya adalah Menteri Tenaga Kerja Yassierli, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Sebelumnya, Airlangga telah mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui peluncuran delapan program akselerasi pada tahun 2025. Dalam penyampaiannya, ia menyebutkan bahwa anggaran yang diperlukan untuk program-program tersebut mencapai Rp 16,23 triliun.
Berikut adalah rincian delapan program yang akan diterapkan oleh pemerintah:
1. Program Magang bagi Lulusan Perguruan Tinggi
Program ini ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi dengan batas maksimal satu tahun setelah kelulusan. Peserta akan ditempatkan di industri yang relevan dan mendapatkan uang saku setara upah minimum provinsi (UMP) selama enam bulan. Target peserta sebanyak 20.000 orang dengan anggaran sebesar Rp 198 miliar.
2. Insentif Perpajakan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)
Kebijakan ini diperluas dari sektor padat karya ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe (Horeka). Target penerima manfaat sebanyak 552.000 pekerja dengan anggaran sebesar Rp 120 miliar.
3. Bantuan Pangan Berupa Beras
Pemerintah akan memberikan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per bulan selama periode Oktober–November 2025 dengan dana sebesar Rp 7 triliun. Evaluasi akan dilakukan untuk bulan Desember.
4. Subsidi Iuran BPJS Ketenagakerjaan
Program ini diberikan kepada pekerja bukan penerima upah seperti pengemudi ojek online, sopir, kurir, dan pekerja logistik. Sebanyak 731.361 pekerja akan mendapat potongan 50% iuran JKK dan JKM dengan anggaran sebesar Rp 36 miliar. Manfaat perlindungan mencakup santunan kematian, santunan cacat tetap, hingga beasiswa.
5. Layanan Tambahan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
Program ini melibatkan relaksasi bunga KPR/KPA untuk 1.050 unit rumah dengan anggaran sebesar Rp 150 miliar. Anggaran ini bisa digunakan untuk cicilan rumah, down payment, atau pembangunan developer.
6. Program Padat Karya Tunai (Cash for Work)
Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR akan menjalankan program ini dengan target penerima manfaat sebanyak 609.465 orang selama September–Desember 2025. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 5,3 triliun.
7. Percepatan Deregulasi PP 28
Program ini bertujuan untuk integrasi sistem K/L dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke OSS.
8. Pilot Project DKI Jakarta
Program ini berfokus pada peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat kerja gig economy. Dana yang dialokasikan sebesar Rp 2,7 triliun dari Pemda DKI dan Kemenparekraf.
