Polemik anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bergulir. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan berbeda pendapat mengenai kelanjutan anggaran program yang menjadi salah satu janji kampanye tersebut.
Purbaya bersikeras akan menarik kembali anggaran MBG jika penyerapannya tidak optimal hingga batas waktu yang ditentukan. Sementara itu, Luhut berpendapat sebaliknya, bahwa penyerapan anggaran MBG sudah menunjukkan perbaikan signifikan dan tidak perlu ditarik.
Ketegasan Menteri Keuangan
Purbaya menegaskan bahwa meskipun Luhut menilai penyerapan anggaran MBG sudah baik, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan tetap melakukan evaluasi secara objektif. “Pak Luhut mungkin sudah melihat data penyerapan dan menilai semuanya bagus. Tapi kami tetap akan memantau hingga akhir Oktober. Jika tidak ada peningkatan penyerapan, ya terpaksa kami potong,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta Pusat.
Pernyataan ini bukan kali pertama dilontarkan Purbaya. Sebelumnya, ia juga menyatakan komitmennya untuk terus memantau penyerapan anggaran MBG secara berkala. Per 1 Oktober 2025, penyerapan anggaran program ini baru mencapai Rp21 triliun, atau sekitar 29,6% dari total pagu anggaran sebesar Rp71 triliun yang dialokasikan dalam APBN 2026.
Meskipun Kemenkeu bukan merupakan leading sector dalam pelaksanaan program MBG, Purbaya menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau penyerapan anggaran dengan seksama. “Pelaksanaan MBG bukan di bawah Kemenkeu, tapi nanti di akhir Oktober akan kami evaluasi. Jika penyerapan baik, tentu tidak akan kami potong. Bahkan, jika penyaluran bagus dan ada potensi peningkatan, anggaran bisa saja ditambah,” jelas Purbaya saat ditemui di Surabaya.
Ia juga mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) beserta jajarannya untuk segera memaksimalkan penyerapan anggaran puluhan triliun rupiah tersebut hingga akhir tahun 2025. Jika penyerapan tidak sesuai dengan perhitungan Kemenkeu, Purbaya memastikan pagu anggaran MBG akan dikaji ulang. Selain masalah rendahnya penyerapan anggaran, pelaksanaan MBG juga tengah menjadi sorotan publik akibat kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah, dengan jumlah korban mencapai ribuan orang.
“Jika perkiraan kami BGN tidak mampu menyerap dana yang ada hingga akhir Desember, ya akan kami kurangi. Saya sangat serius dalam hal ini, tapi urusan kasus keracunan bukan wewenang saya,” tegasnya.
Optimisme Ketua DEN
Berbeda dengan Purbaya, Luhut Binsar Pandjaitan menilai bahwa penyerapan anggaran MBG sudah menunjukkan perkembangan positif. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa Menteri Keuangan tidak perlu menarik kembali anggaran yang belum terserap.
“Kami sudah memastikan bahwa penyerapan anggaran sekarang terlihat sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu mengambil anggaran yang belum terserap,” kata Luhut di Jakarta Pusat.
Luhut juga mengaku telah mengingatkan BGN mengenai potensi kenaikan biaya dana (cost of fund) jika anggaran MBG tidak segera terserap. Ia meyakini bahwa jika anggaran tersebut terserap dengan baik, ekonomi di tingkat akar rumput akan bergerak, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Seperti yang disampaikan Menteri Keuangan, jika uang berputar di bawah, itu akan menggerakkan ekonomi,” ujar Luhut.
Dadan, yang hadir pada kesempatan yang sama, menyampaikan bahwa serapan anggaran MBG per 3 Oktober 2025 telah mencapai Rp21,64 triliun. Jumlah ini setara dengan 34% dari pagu anggaran MBG di APBN 2025 sebesar Rp71 triliun, dan telah diterima oleh lebih dari sepertiga penerima manfaat.
“Sudah 37% menerima manfaat, menerima manfaat makan bergizinya dalam waktu sembilan bulan,” kata Dadan.
Beberapa poin penting dari perbedaan pendapat ini:
- Waktu Evaluasi: Purbaya menekankan evaluasi akhir Oktober sebagai penentu, sementara Luhut mengklaim perbaikan sudah terlihat.
- Fokus Penilaian: Purbaya lebih fokus pada angka penyerapan secara keseluruhan, sementara Luhut menyoroti dampak positif terhadap ekonomi akar rumput.
- Tindakan yang Diambil: Purbaya mengancam pemotongan anggaran jika tidak ada perbaikan, sementara Luhut menganggap penarikan anggaran tidak diperlukan.
Implikasi dan Tantangan
Perbedaan pendapat ini menyoroti beberapa tantangan dalam pelaksanaan program MBG:
-
Koordinasi antar Lembaga: Perbedaan pandangan antara Kemenkeu dan DEN menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik antar lembaga pemerintah.
-
Efektivitas Penyerapan Anggaran: Penyerapan anggaran yang lambat menjadi masalah utama yang perlu segera diatasi.
-
Keamanan dan Kualitas Makanan: Kasus keracunan massal menjadi perhatian serius yang mengancam keberhasilan program.
-
Target Penerima Manfaat: Memastikan program tepat sasaran dan menjangkau seluruh penerima manfaat yang membutuhkan.
-
Transparansi dan Akuntabilitas: Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan program MBG dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
