Terobosan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, Pangkas Anggaran Rp1,7 Miliar dengan Media Sosial
Gaya kepemimpinan Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, kembali menjadi perbincangan hangat. Sebuah video yang beredar viral menampilkan cara unik dan berani yang digunakannya untuk menekan pemborosan anggaran.
Dalam video yang diunggah akun Instagram @tante.rempong.official pada 14 September 2025, Sherly menceritakan pengalamannya menolak usulan anggaran sebesar Rp1,7 miliar dari Dinas Pekerjaan Umum (PU). Dana fantastis tersebut diajukan untuk kegiatan identifikasi jalan rusak di wilayah Malut. Merasa angka itu tidak masuk akal, Sherly pun mengambil langkah tak terduga.
“Dinas PU minta anggaran Rp1,7 miliar untuk identifikasi jalan rusak. Menurut saya, banyak banget. Jadi saya bikin video sosialisasi saja,” ungkap Sherly dalam video tersebut. “Saya bilang, enggak usah Rp1,7 miliar, tunggu saja habis Lebaran saya sudah punya laporan.”
Alih-alih menyetujui anggaran yang berpotensi diselewengkan, Sherly memilih untuk mengoptimalkan media sosial. Ia mengajak masyarakat Maluku Utara untuk berpartisipasi dengan melaporkan langsung kondisi jalan rusak. Hasilnya luar biasa, Sherly berhasil mengumpulkan lebih dari 270 laporan dari warganya—data yang bahkan tidak dimiliki oleh Dinas PU.
“Semua laporan itu Dinas enggak punya, tapi saya punya,” tegasnya.
Keputusan Sherly ini menuai banyak pujian dari publik. Warganet mengagumi langkahnya yang dianggap transparan dan pro-rakyat. Salah satu komentar datang dari akun @lia_kdr, “Ibu luar biasa, tapi hati-hati. Jujur di Indonesia risikonya berat, makin jujur makin banyak lawan.” Akun lain, @paulazinc, menyarankan agar masyarakat Maluku Utara menjaga pemimpinnya. “Biasanya orang jujur banyak yang tidak suka. Tolong jaga ibu ini baik-baik,” tulisnya.
Gaya kepemimpinan Sherly dinilai banyak pihak sebagai contoh baru dalam pemerintahan: lugas, transparan, dan cerdas memanfaatkan teknologi untuk memutus rantai birokrasi yang rumit. Dengan kreativitas dan keberanian, ia membuktikan bahwa membangun daerah tidak selalu membutuhkan anggaran besar, melainkan kolaborasi langsung dengan masyarakat.
