Indonesia terus mematangkan persiapan untuk berpartisipasi dalam misi perdamaian di Gaza, Palestina. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan langsung kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menyiapkan prajurit terbaik yang akan bergabung dengan pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas khusus menjaga perdamaian di Jalur Gaza.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayor Jenderal (Mayjen) Freddy Ardianzah, menjelaskan bahwa pelaksanaan perintah presiden tersebut masih menunggu mandat resmi dari PBB. Sambil menunggu, TNI terus melakukan pematangan dan persiapan.
“Secara teknis, TNI sedang melaksanakan kajian awal terhadap seluruh aspek kesiapan. Ini meliputi kesiapan operasional, logistik, dan personel untuk mendukung penempatan pasukan di Gaza,” ujarnya.
Mayjen Freddy menambahkan bahwa misi perdamaian di Gaza juga terus dibahas melalui serangkaian rapat koordinasi lintas kementerian. “Semua langkah akan diambil secara terukur, profesional, dan terkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, serta instansi terkait lainnya,” tegasnya.
Kesiapan TNI untuk menjaga perdamaian di Gaza, Palestina, sebenarnya telah berulang kali disampaikan. Presiden Prabowo, dalam pidatonya di Sidang Umum PBB beberapa waktu lalu, kembali menegaskan kesediaan Indonesia untuk memperkuat misi perdamaian di Gaza dengan mengerahkan prajurit TNI melalui Pasukan Perdamaian PBB.
Selain mengerahkan pasukan, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa Indonesia siap memberikan bantuan materiil guna mendukung upaya perdamaian di Gaza, Palestina.
Menurut Mayjen Freddy, pernyataan Presiden Prabowo bukan sekadar wacana. Bagi TNI, pernyataan tersebut adalah perintah yang harus dilaksanakan. “Sebagai alat pertahanan negara, TNI senantiasa siap melaksanakan setiap kebijakan dan keputusan politik negara, termasuk yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam forum Sidang Umum PBB,” katanya.
Perintah Presiden Prabowo, lanjut Freddy, sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia melalui peran TNI dalam mewujudkan perdamaian di Gaza.
“Pernyataan Presiden tersebut mencerminkan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dan kemanusiaan global, khususnya bagi rakyat Palestina di Gaza,” jelas Mayjen Freddy.
Lantas, apa dasar hukum dan kapasitas yang dimiliki TNI dalam menjalankan misi perdamaian di tingkat internasional? Mayjen Freddy menjelaskan bahwa partisipasi TNI dalam misi perdamaian internasional berakar pada tugas pokok yang diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 3/2025.
Dalam undang-undang tersebut, tercakup peran TNI dalam menjalankan tugas operasi militer selain perang (OMSP). “Salah satunya adalah melaksanakan tugas-tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri pemerintah,” kata Freddy. Melalui aturan tersebut, TNI memiliki landasan untuk memberikan kontribusi di tingkat dunia.
“Dengan dasar tersebut, TNI menegaskan kesiapannya untuk berkontribusi dalam misi-misi perdamaian di dunia, termasuk dalam misi perdamaian di Gaza-Palestina jika nantinya mandat dari PBB resmi diberikan kepada pemerintah Indonesia,” terang Freddy.
Selama ini, TNI telah memberikan kontribusi signifikan dalam melaksanakan mandat PBB untuk misi perdamaian. Indonesia menjadi salah satu negara anggota PBB yang paling banyak mengirimkan personel untuk misi perdamaian di dunia melalui Pasukan Perdamaian PBB, baik di tingkat regional maupun global. Kontribusi ini terus mengasah kemampuan TNI dalam menjalankan misi perdamaian dunia.
“TNI memiliki kapasitas serta pengalaman operasional yang sangat memadai. Hal ini terbukti melalui keikutsertaan Kontingen Garuda (KONGA) di berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB di Timur Tengah, Afrika, dan kawasan lainnya. Hingga saat ini, Indonesia termasuk kontributor terbesar dari negara-negara ASEAN yang mengirimkan personelnya dalam misi perdamaian PBB,” ujar Freddy.
Berikut adalah poin-poin penting mengenai persiapan Indonesia dalam misi perdamaian di Gaza:
-
Perintah Presiden: Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perintah langsung kepada TNI untuk menyiapkan prajurit terbaik.
-
Menunggu Mandat PBB: Pelaksanaan misi masih menunggu mandat resmi dari PBB.
-
Kajian Kesiapan: TNI sedang melakukan kajian awal terhadap kesiapan operasional, logistik, dan personel.
- Kajian ini mencakup berbagai aspek untuk memastikan kelancaran dan efektivitas misi.
-
Koordinasi Lintas Kementerian: Misi ini dikoordinasikan dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan instansi terkait lainnya.
-
Komitmen Indonesia: Partisipasi dalam misi ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mewujudkan perdamaian global.
-
Dasar Hukum: Partisipasi TNI didasarkan pada UU Nomor 3/2025 tentang tugas operasi militer selain perang (OMSP).
-
Pengalaman Misi Perdamaian: TNI memiliki pengalaman dalam berbagai misi perdamaian PBB melalui Kontingen Garuda (KONGA).
-
Kontributor Terbesar ASEAN: Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar dari negara-negara ASEAN dalam misi perdamaian PBB.
Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia siap memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan perdamaian di Gaza, Palestina. Keterlibatan TNI dalam misi ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi stabilitas dan kemanusiaan di wilayah tersebut.
