Rencana Perdamaian Baru untuk Gaza yang Diusulkan oleh Trump dan Netanyahu
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, serta Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah mencapai kesepakatan mengenai rencana perdamaian baru untuk wilayah Gaza. Dalam pernyataan resmi mereka, keduanya menyerukan kepada kelompok Hamas untuk menerima rencana tersebut secepat mungkin.
Rencana ini menawarkan penghentian segera dari operasi militer di Gaza. Selanjutnya, Hamas harus membebaskan 20 tahanan Israel yang masih hidup, serta jasad lebih dari 20 tahanan lainnya yang diyakini telah meninggal dalam waktu 72 jam. Sebagai gantinya, ratusan warga Gaza yang ditahan akan dilepaskan.
Seorang sumber Palestina yang terlibat dalam negosiasi gencatan senjata menyampaikan informasi bahwa para pejabat Hamas telah menerima proposal yang diajukan oleh Gedung Putih. Rencana tersebut mencakup 20 poin utama. Salah satu poinnya adalah bahwa Hamas tidak boleh memiliki peran apa pun dalam pemerintahan Gaza. Selain itu, rencana ini juga membuka peluang bagi pembentukan negara Palestina di masa depan.
Dalam konferensi pers setelah pertemuan di Gedung Putih, Trump menyebut rencana ini sebagai “hari bersejarah bagi perdamaian”. Menurutnya, Netanyahu akan mendapatkan dukungan penuh dari AS untuk “menyelesaikan tugas menghancurkan ancaman Hamas” jika Hamas menolak rencana tersebut.
Netanyahu sendiri menyatakan bahwa Israel akan menyelesaikan tugasnya jika Hamas menolak atau tidak menindaklanjuti rencana tersebut.
Otoritas Palestina, yang memerintah Tepi Barat yang diduduki Israel, menyambut baik upaya presiden AS ini dengan menyebutnya sebagai “tulus dan penuh tekad”. Dalam pernyataannya, otoritas tersebut menyatakan komitmen mereka untuk bekerja sama dengan AS, negara-negara di kawasan, dan mitra lainnya guna mengakhiri perang di Gaza, memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang cukup, serta pembebasan sandera dan tahanan.
Jika rencana ini diterapkan, maka akan dimulai dengan penghentian segera dari operasi militer. Usulan tersebut juga menyatakan bahwa “garis pertempuran” yang ada akan dibekukan hingga persyaratan penarikan bertahap terpenuhi.
Berdasarkan rencana Trump, Hamas akan meletakkan senjata mereka. Jaringan terowongan serta fasilitas produksi senjata akan dihancurkan. Untuk setiap sandera Israel yang jenazahnya dibebaskan, Israel akan melepaskan jenazah 15 warga Gaza yang tewas.
Selain itu, rencana tersebut menyatakan bahwa setelah Israel dan Hamas menyetujui usulan tersebut, “bantuan penuh akan segera dikirim ke Jalur Gaza”.
AS juga merancang tata kelola Gaza di masa depan. Dalam rencana tersebut, sebuah “komite Palestina yang teknokratis dan apolitis” akan memerintah “dengan pengawasan dan supervisi badan transisi internasional baru, yang disebut Dewan Perdamaian, yang akan dipimpin” oleh Trump. Mantan Perdana Menteri Inggris, Sir Tony Blair, akan menjadi bagian dari badan pemerintahan bersama para pemimpin lainnya yang “akan diumumkan”.
Sir Tony Blair menyebut rencana tersebut sebagai “berani dan cerdas”.
Reaksi dari Negara-Negara Eropa
Perdana Menteri Inggris, Sir Keir Starmer, menyambut baik rencana tersebut. Ia menyerukan semua pihak untuk bersatu dan bekerja sama dengan pemerintah AS untuk menyelesaikan perjanjian ini dan mewujudkannya. Ia juga meminta Hamas untuk menyetujui rencana tersebut dan mengakhiri penderitaan dengan meletakkan senjata mereka serta membebaskan semua sandera yang tersisa.
Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, menyatakan bahwa “semua pihak harus memanfaatkan momen ini untuk memberikan kesempatan sejati bagi perdamaian”. Sementara itu, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, memuji proposal tersebut, dengan menyatakan: “Prancis siap berkontribusi” dalam upaya mengakhiri perang dan membebaskan para sandera.
Penolakan dan Komentar dari Hamas
Hamas menyatakan bahwa mereka tetap terbuka untuk mempelajari proposal apa pun yang dapat mengakhiri perang di Gaza. Namun, mereka menekankan bahwa perjanjian apa pun harus melindungi kepentingan Palestina, memastikan penarikan penuh Israel dari Gaza, dan mengakhiri perang.
Mereka juga menegaskan bahwa senjata perlawanan adalah garis merah selama pendudukan berlanjut. Masalah persenjataan hanya dapat dibahas dalam kerangka solusi politik yang menjamin berdirinya negara Palestina merdeka di perbatasan tahun 1967.
Peran Indonesia dalam Konflik
Presiden Indonesia, Joko Widodo, belum merilis pernyataan resmi mengenai rencana perdamaian di Gaza yang disepakati Trump dan Netanyahu. Namun, dalam pidatonya di PBB, ia menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel.
Ia menyatakan bahwa “Kita harus memiliki Palestina yang merdeka. Namun, kita juga harus mengakui, menghormati, dan menjamin keselamatan serta keamanan Israel.” Indonesia berkomitmen untuk terus aktif menjaga perdamaian secara nyata, tidak hanya melalui diplomasi, tetapi juga dengan penempatan pasukan di lapangan.
Pada pertemuan di New York, Presiden Prabowo diundang oleh Trump dalam pertemuan bersama para pemimpin negara-negara Arab dan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim di Ruang Konsultasi Dewan Keamanan PBB. Dalam pertemuan tersebut, ia meminta kepemimpinan dari Amerika Serikat dalam rangka menyelesaikan permasalahan di Gaza dan Palestina.
